Archive
Back to homepageMany death penalty cases flawed: ICJR
The Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) on Sunday released a study on 42 death sentences — in drug and premeditated murder cases — handed down from 2002 to 2013, some of which it said were the result of unfair
Read More
Fair Trial Pengadilan Terpidana Mati Harus Jadi Perhatian Serius
Usai sebut semua putusan sudah sesuai dengan prinsip fair trial, negara seakan tertampar dengan fakta kasus Yusman Telambanua dan Rasulah Hia. Pada “High-Level Panel Discussion on the Question of the Death Penalty: Regional Efforts Aiming at the Abolition of the
Read More
Potensi Peradilan Sesat Masih Tinggi, Pengaturan Peninjauan Kembali Perlu Dibenahi
Peradilan Pidana Indonesia Memiliki Potensi Peradilan Sesat dan Kekeliruan dalam proses peradilan yang sangat tinggi, untuk itu pengaturan Peninjauan Kembali sangat perlu diperhatikan dalam Rancangan KUHAP ke depan. Paska putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 34/PUU-XI/2013, pengaturan Peninjauan Kembali (PK) berubah
Read More
Masyarakat Sipil Ajukan Gugatan Terhadap Ketua MA Terkait SEMA Pembatasan Peninjauan Kembali
Gabungan Masyarakat Sipil yang terdiri dari ICJR, Elsam, Imparsial, HRWG, LBH Masyarakat dan Setara Institute Menganggap SEMA 7/2014 tentang Pembatasan Peninjauan Kembali Menghalangi Akses Terpidana dan Ahli Warisnya untuk Mendapatkan Keadilan Pada Jumat, minggu depan atau pada 17 April 2015,
Read More
Peraturan Pelaksana UU SPPA Tidak Jelas Keberadaannya
ICJR secara resmi mengirimkan surat permohonan keterbukaan informasi publik kepada Kementerian Hukum Dan HAM serta Lembaga Negara dan Kementerian terkait seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) Dalam kurun waktu kurang dari empat
Read More
ICLaD Issue No.1/2015
This edition of ICLaD (March 2015) is focusing on the changes within the Indonesian criminal justice system, which was recently realized by the decision of the Constitutional Court. ICJR notes that there are some significant changes within the criminal justice
Read More
ICJR Kritik Pembentukkan Forum Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif
Berdasarkan Pasal 28 J UUD 1945, seluruh pembatasan hak asasi manusia harus diatur dengan UU Pada 31 Maret 2015, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kominfo No 290 Tahun 2015 tentang Forum Penanganan Situs Internet Bermuatan
Read More
ICJR Criticizes District Court of Bandung Decision on Wisni’s Case and District Court of Yogyakarta Decision on Florence’s case
Both decisions has undermined the criminal law principles and constitutes a violation of freedom of expression protected by the Indonesian Constitution Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) criticizes District Court of Bandung on Wesni Yetti’s case and District Court of
Read More
Tiga Catatan Awal Atas Rencana Pembahasan Rancangan KUHP di DPR tahun 2015
Pada 2015, Pemerintahan Presiden Joko Widodo kembali menyatakan bahwa Rancangan KUHP (RKUHP) merupakan RUU prioritas dalam pembahasan Pemerintah dan DPR pada Prolegnas 2015. Saat Ini Kementerian Hukum dan HAM terutam Dirjen PP, telah melakukan upaya perbaikan atas naskah RKUHP (2012)
Read More
ICJR Kritik Putusan PN Bandung dalam Kasus Wisni dan Putusan PN Yogyakarta dalam Kasus Florence
Kedua putusan Pengadilan tersebut telah mencederai prinsip – prinsip dan asas – asas hukum pidana dan pelanggaran terhadap perlindungan atas kemerdekaan berpendapat yang dijamin dalam Konstitusi Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengkritik putusan PN Bandung dalam kasus Wisni Yetti
Read More