Archive
Back to homepage
Polemik Praperadilan: KuHAP Dorong Pemerintah dan DPR Segera Bahas R KUHAP
Gugatan praperadilan berkaitan dengan penetapan status tersangka, saat ini digunakan oleh para tersangka tindak pidana korupsi untuk melawan sangkaan terhadap dirinya. Maraknya praperadilan ini tidak terlepas dari dikabulkannya gugatan praperadilan calon Kapolri Budi Gunawan (BG), oleh Hakim Sarpin, yang memperluas
Read More
Kasus Muh. Arsad: ICJR Kritik MA dalam Kasus Penghinaan melalui SMS
Drs. Muh Arsad, MM, mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kepulauan Selayar, dilaporkan oleh Bupati Kepulauan Selayar ke Polres Kepulauan Selayar atas dugaan Tindak Pidana ”Penghinaan Dengan Tulisan dan atau Perbuatan yang tidak Menyenangkan” akibat SMS yang dikirim oleh Arsad kepada
Read More
Pemerintah Belum Juga Kirim Rancangan KUHP ke DPR, Pembahasan Dipastikan Molor
Rancangan KUHP (R KUHP) masuk sebagai RUU prioritas dalam Program Legislasi Nasional (prolegnas) 2015. Di Tahun-tahun sebelumnya, R KUHP juga masuk dalam prolegnas, namun sampai dengan hari ini, pembahasannya tidak pernah membuahkan hasil yang signifikan. Pada Januari 2015, Pemerintahan Presiden
Read More
ICJR Questions Legal Process on Zainal Abidin
Zainal Abidin’s case review petition (peninjauan kembali), was buried deep with other documents and undetected. The Supreme Court, however, made the decision on the case review just two days before Mr. Abidin was executed. ICJR presumes that the Supreme Court
Read More
Tes Keperawanan Sebagai Syarat Calon Prajurit Perempuan, Adalah Praktek Diskriminatif, Menyakitkan dan Merendahkan Martabat Perempuan
Wacana tes keperawanan sebagai persyaratan wajib bagi perempuan calon Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali mengemuka. Working Group on Against Torture (WGAT) menilai tes keperawanan bagi perempuan calon prajurit TNI merupakan fakta kemunduran substantif dalam upaya penegakan dan perlindungan Hak Asasi
Read More
ICJR Pertanyakan Proses Hukum Zainal Abidin
PK Zainal Abidin terselip entah kemana, diputus 2 hari sebelum eksekusi, ICJR menduga MA sengaja memutus dengan cepat untuk memperlancar Eksekusi Mati Zainal Abidin menjadi salah satu terpidana mati yang dieksekusi pada 29 April 2015. Meskipun eksekusi sudah selesaikan dilaksanakan,
Read More
The Minister of Interior Affairs Claimed Could Not Perform “Executive Review” to Qanun No. 6 of 2014 on Jinayat
“ICJR regrets the government’s failed attempt to executive review” On 27 September 2014 Aceh’s House of Representatives passed Aceh Qanun (Provincial Regulation) No. 6 of 2014 on Jinayat (Criminal Law), which has been in effect since 28 September 2015. The
Read More
Mendagri Mengaku Tak Bisa Lakukan “Eksekutif Review” atas Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat
“ICJR Menyesalkan Gagalnya Upaya Uji Sahih oleh Pemerintah” Pada 27 September 2014 DPR Aceh mengesahkannya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat berlaku pada 28 September 2015. Qanun jinayah ini akan mulai berlaku setahun setelah diundangkan. ICJR mengirimkan
Read MoreMA Anggap PERMA Praperadilan Belum Perlu
Materi putusan MK bisa dimasukkan dalam revisi KUHAP yang memuat kewenangan hakim pemeriksaan pendahuluan dan praperadilan. Masukan sejumlah pihak agar Mahkamah Agung (Perma) membuat aturan hukum acara praperadilan dan standar pemeriksaan dua alat bukti pasca putusan MK yang menafsirkan dua
Read MoreMA Diminta Terbitkan Aturan Praperadilan
MA belum memikirkan untuk menerbitkan SEMA atau PERMA praperadilan ini karena putusan MK dianggap sudah jelas. Sebagian kalangan meminta MA menerbitkan peraturan MA (Perma) terkait pelaksanaan putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 terkait tafsir bukti permulaan yang cukup dan penetapan tersangka sebagai
Read More