Archive
Back to homepage
ICJR pertanyakan Polisi Gunakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE
Penghinaan yang bersumber pada pemberitaan media, harusnya menggunakan UU Pers Polemik kasus penghinaan yang melibatkan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Romli Atmasasmita dan para aktivis anti korupsi terus berlanjut. Tiga aktivis anti korupsi, Adnan Topo Husodo, Koordinator ICW, Emerson
Read More
Erma: DPR Berkomitmen untuk Membahas R KUHP Selama Dua Tahun
Kamis 25 Juni 2015, Aliansi Nasional Rerformasi KUHP (Aliansi KUHP) melakukan audiensi dengan Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat. Audiensi yang berjalan selama 1 jam ini dihadiri oleh Erma Suryani Ranik, S.H., Anggota Komisi III DPR RI Fraksi
Read More
Rencana Pengaturan Penyadapan Di Indonesia Salah Alamat, Revisi UU KPK Bukan Solusi yang dibutuhkan.
“Selain KPK, Polisi, Kejaksaan dan BNN juga memiliki kewenangan untuk menyadap dan dengan aturan yang minim, pertanyaannya, kenapa hanya UU KPK yang akan direvisi?” Sidang Paripurna DPR menimbulkan kontroversi saat memasukkan Perubahan UU KPK sebagai salah satu prioritas Program Legislasi
Read More
Indonesia Masih Butuh Pengaturan Penyiksaan dalam Rancangan KUHP, Rancangan KUHAP dan RUU Penyiksaan
“Sudah Lama Indonesia Menunggu Lahirnya Tindak Pidana Penyiksaan” Pada 26 Juni 2015, Indonesia dan Dunia akan memperingati hari anti penyiksaan Internasional. Praktis, sudah 17 tahun Indonesia meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan, namun sampai saat ini situasi regulasi anti penyiksaan di Indonesia masih lemah. Salah satu
Read More
Reparasi Korban Penyiksaan Di Indonesia Masih Memprihatinkan
“Tak satupun Korban Penyiksaan Di Tahun 2015 ini Mendapatkan Layanan Negara” Hari Jumat Tanggal 26 Juni 2015, Dunia akan kembali merayakan hari anti penyiksaan Se-dunia, Tepat Pada Hari Itu, 28 Tahun sudah umur Konvensi Anti Penyiksaan, untuk Indonesia sendiri sudah
Read More
Keterbukaan Informasi pada Lembaga Peradilan: Review Lima Tahun Berlakunya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Lima tahun sudah Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah berlaku secara efektif. Idealnya, seluruh badan publik saat ini telah mengimplementasikan UU KIP dengan utuh sesuai dengan fungsi masing-masing, mulai dari level kebijakan berupa peraturan
Read More
Memperingati 5 Tahun Berlakunya UU Keterbukaan Informasi Publik: ODFI Minta Agar Lembaga – Lembaga Peradilan untuk Memastikan Keterbukaan Informasi
Pada 30 April 2015 yang lalu, UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik resmi berlaku. Dalam praktiknya masih banyak ditemukan kekurangan dalam keterbukaan informasi publik, persoalannya mengalir dari masalah perundang-undangan sampai dengan masalah implementasi. Salah satu yang menjadi
Read More
ICJR Desak DPR untuk Membahas Ulang RUU Advokat
ICJR menyesalkan perpecahan PERADI dan tertutupnya proses Munas PERADI Proses pergantian kepengurusan melalui Musyawarah Nasional (Munas) dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang dilangsungkan di Makassar dan Pekanbaru yang dilanda kekisruhan menjadi titik balik meredupnya wibawa organisasi advokat. Institute for Criminal
Read More
Overview on Death Penalty in Indonesia
During President Joko Widodo administration, Indonesia decided to execute the death convicts involved in narcotics crime. The first batch of the execution was organized on 18 January 2015, and the second batch was on 29 April 2015. Before executing these
Read More
Gambaran Umum Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia
Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia mengambil tindakan untuk melakukan eksekusi mati terhadap para terpidana mati. Eksekusi gelombang pertama dilakukan pada 18 Januari 2015 dan eksekusi gelombang kedua dilakukan pada 29 April 2015. Sebelum melakukan eksekusi mati, Presiden Joko
Read More
