Archive
Back to homepageKe Arah Mana Peradilan Pidana Anak Indonesia?
UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) digadang gadang sebagai suatu model sistem peradilan pidana yang lebih ramah terhadap anak. Tak heran jika banyak pihak memberi harapan besar terhadap lahirnya UU SPPA ini. Tiga tahun
Read MoreImplikasi Umum atas Model Kodifikasi dalam R KUHP 2015
Berbeda dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) lainnya, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) memiliki karakteristik yang unik sebab RKUHP merupakan hasil dari rekodifikasi hukum pidana nasional Indonesia. Dengan adanya rekodifikasi hukum pidana nasional ke dalam RKUHP ini, maka segala macam ketentuan
Read MoreICJR Nilai Pemerintah Gagal dan Lalai Bentuk Peraturan Pelaksana UU SPPA
Tepat 30 Juli 2014 lalu, UU SPPA telah resmi berlaku. Hal yang paling menarik untuk disoroti adalah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 107 UU SPPA, Pemerintah diwajibkan untuk mengaluarkan setidaknya 6 (enam) materi Peraturan pemerintah (PP) dan 2 (dua) materi Peraturan
Read MoreICJR: Regulasi Pendukung UU Sistem Peradilan Pidana Anak Terganjal
Kinerja Pemerintah Jokowi terlambat dalam merealisasikan perintah UU: Berdasarkan UU SPPA, Pemerintah hanya punya waktu 1 minggu sampai 31 Juli 2015 untuk rampungkan 6 (enam) materi Peraturan pemerintah (PP) dan 2 (dua) materi Peraturan Presiden (Perpres) UU SPPA, sampai saat
Read MoreICJR: RUU Revisi UU ITE adalah Langkah Mundur Menkominfo
Baru – baru ini Menteri Komunikasi dan Informatika mengumumkan telah menyiapkan RUU Perubahan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. RUU Perubahan UU ITE ini juga telah dilakukan harmonisasi dengankementerian dan lembaga terkait. Berdasarkan naskah resmi RUU
Read MoreICJR Kritik Penetapan Tersangka Dua Komisioner Komisi Yudisial
Dua Komisioner Komisi Yudisial, Suparman Marzuki dan Taufiqurrohman Syahur dikabarkan telah ditetapkan sebagai Tersangka atas dugaan penistaan terhadap Hakim Sarpin Rizaldi. Kasus ini sendiri bermula saat Hakim Sarpin Rizaldi mengeluarkan Putusan Praperadilan yang kontroversial karena menganggap posisi Komjend Pol Budi
Read More