Archive
Back to homepage
Organisasi Masyarakat Sipil Siapkan Upaya Hukum Judicial Review Terhadap Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
“Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan beberapa organisasi, maupun individu akan menempuhupaya hukum dengan melakukan Judicial Review terhadap ketentuan-ketentuan dalam Qanun yang dianggap bermasalah” Di akhir pengujung tahun 2014 lalu, DPRA mengesahkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang
Read More
ICJR Dukung Langkah MA Terkait Sumpah Advokat dan Dorong DPR Segera Bahas UU Advokat yang Baru
ICJR memandang perubahan dan pembaruan UU Advokat (multi bar) semakin diperlukan mengingat sulit untuk membentuk organisasi advokat yang tunggal (single bar) Melalui Surat Ketua MA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, Mahkamah Agung merespon perpecahan yang terjadi di tubuh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Surat
Read More
RKUHP dan Masa Depan Tindak Pidana Narkotika & Psikotropika
Penanganan peredaran gelap narkotika merupakan salah satu persoalan yang memerlukan pendekatan multi dimensi yang dilaksanakan secara terpadu. Pengalaman membuktikan, jika pendekatan penegakkan hukum saja yang dikedepankan pada dasarnya tidak akan memperoleh hasil yang maksimal. Yang terjadi malah membuka kemungkinan munculnya
Read More
ICJR Kritik Putusan Pasal Perlindungan Anggota DPR, Putusan Tidak Menjawab Persoalan Hukum
Putusan ini tidak hanya gagal menjawab persoalan hukum dalam Pasal 245 UU MD3 tentang imunitas bagi anggota DPR, atau perlindungan pada pejabat negara. Hari ini MK memutus Perkara Nomor 76/PUU – XII/2014 Perihal Pengujian Pasal 245 UU MD3. Dalam putusannya, MK
Read More
Usulan Model Pengelompokan (Clustering) dalam Pembahasan R KUHP 2015
Harus diakui, Rancangan KUHP adalah RUU yang bobot materinya terbesar sepanjang sejarah Republik Indonesia. Sebelumnya Pemerintah dan DPR memang sudah ada pengalaman membahas RUU yang cukup banyak jumlah pasalnya yaitu UU Pemerintahan Aceh dan UU Perkeretapiaan. Tapi kedua produk legislasi
Read More
Amandemen KUHP : Alternatif (Lain) Perubahan Hukum Pidana Indonesia
Kitab Undang – Undang Hukum Pidana adalah bikinan kolonial Belanda! Itulah doktrin yang terus menerus dirapalkan di banyak sekolah – sekolah hukum di seluruh Indonesia. Sayangnya doktrin itu tidak banyak menjadi bahan diskusi ataupun perdebatan di kalangan komunitas hukum. Seakan
Read More
Tarik Ulur Kodifikasi RKUHP dan Nasib Tindak Pidana di Luar KUHP
Model Kodifikasi Parsial sudah di tetapkan dalam Pasal 218 R KUHP 2015, pemerintah seharusnya tidak memaksakan semua tindak pidana yang diatur dalam UU khusus Masuk ke Dalam RKUHP 2015. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) memiliki cita-cita mulia melakukan kodifikasi
Read More
Pengaturan Pidana dalam Perda Harus Tunduk Pada Pengaturan KUHP
Rancangan KUHP harus memastikan agar seluruh pengaturan pidana dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Qanun harus tunduk kepada pengaturan dalam KUHP. Hal ini sangat penting mengingat pada saat ini ada ribuan pasal-pasal pidana di tingkat Perda di seluruh Indonesia yang pada
Read More
ICLaD Issue No 2/2015
This edition of ICLaD will discuss the freedom of information in law enforcement sector and important amendment in Witness and Victim Protection Law. These two aspects are considered crucial to be explored to identify the readiness of law enforcer agencies
Read More
Kekacauan atau Keteraturan? Membahas Aturan Peralihan Dalam R KUHP
Perdebatan yang dipicu melalui sebuah tulisan di salah satu media terkemuka di Indonesia telah membuka kembali diskusi tentang landasan filosofis dari diambilnya kebijakan rekodifikasi dari Rancangan KUHP yang saat ini tengah dibahas di DPR. Pertanyaan mendasarnya adalah apakah keada bijakan
Read More