Archive
Back to homepage
Hukum Kebiri Bukan Solusi untuk Mengatasi Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak
ICJR, Elsam, KontraS, LBH Jakarta, LBH Pers, Mappi FH UI, CDS, HRWG, PKBI, Koalisi Perempuan Indonesia, YLBHI, PSHK, LeIP, IPPAI, ECPAT Indonesia, LBH APIK Jakarta, Imparsial, SCN-CREST, KePPaK Perempuan, PULIH, IPPI, Sapa Indonesia, Seperlima, YPA, Institute Perempuan, CWGI, Magenta, YPHA, Kalyanamitra, Rumpun Gema Perempuan, Perhimpunan Rahima, Aliansi Satu Visi, dan Perempuan Mahardika menyatakan keprihatin dengan kegagalan pemerintah dalam
Read More
Fasilitas Baru Narapidana: “Perubahan atau Penyesuaian Sanksi Pidana” dalam Pasal 58 R KUHP
UU Pemasyarakatan No. 12 Tahun 1995 telah memberikan landasan hukum ke arah politik kriminal modern dengan mengubah paradigma dari pembalasan menjadi pembinaan. Berdasarkan UU tersebut kemudian di dorong konsep remisi sebagai hak dari narapidana. Pengaturan remisi kemudian berkembang dari Kepres
Read More
Menyelaraskan Kebijakan Data Terbuka dan Perlindungan Hak Atas Privasi
Semakin maraknya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi khususnya internet, telah memberikan banyak kemudahan bagi seseorang untuk mengakses beragam informasi dan mempertukarkannya dengan pihak lain, pada berbagai belahan dunia yang berbeda. Makin berkembangnya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi juga telah banyak
Read More
Surat Teguran Terbuka untuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Kepada Yth: Dr. HM. Asrorun Ni’am Sholeh, MA Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Di Tempat Dengan hormat Bersama ini kami sampaikan salam sejahtera dari kami, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Komisi untuk Orang
Read More
The “lex superior derogat legi inferiori” principle must be used, all regional regulations must comply with KUHP
There are many violations under regional regulations (Perda) in terms of criminal sanctions, due to weak oversight from the Ministry of Interior Affairs One of many crucial issues under RKUHP is the impact of KUHP to the Perda that stipulate
Read More
Prinsip “lex superior derogat legi inferiori” harus digunakan, Seluruh Peraturan Daerah (Perda) Harus tunduk pada KUHP
Banyak pelanggaran yang dilakukan dalam Perda terkait pengaturan pidana, Disamping pengawasan preventif yang lemah oleh pemerintah lewat Kementrian Dalam Negeri. Salah satu isu yang menjadi perhatian pembahasan R KUHP saat ini adalah implikasi KUHP terkait dengan peraturan-peraturan Derah yang masih
Read More