RUU Larangan Minuman Beralkohal: DPR Harus Perhatikan Harmonisasi dengan R KUHP

Saat ini DPR sudah membentuk Panitia Khusus untuk membahas RUU Larangan Minuman Beralkohol (RUU Larangan Minol), sebuah RUU yang menjadi usul inisiatif DPR RI. Panitia Khusus ini dibentuk setelah Presiden menyampaikan Surat Presiden dan Daftar Inventaris Masalah (DIM) ke DPR.

Read More

Sistem Penahanan Indonesia Perlu Dirombak: Kewenangan Penahanan Harus di Kaji Ulang

Untuk mengurangi beban Rutan dan Lapas akibat overcapacity maka pemerintah harus merombak total sistem penahanan. Sistem penahanan ini harus meliputi perbaikan dasar dan mekanisme kontrol, filter, dan komplain terhadap upaya penahanan Pada 2004 hingga 2011, populasi penghuni penjara (rumah tahanan

Read More

All RKUHP Meetings Must be Opened to Assure Public Participation

On 29 October 2015, Working Committee of the Commission III of the Parliament officially conducted the first meeting in regards to Draft Bill on Criminal Code (RKUHP) with Minister of Law and Human Rights. The meeting was organized at Hotel

Read More

Edaran Penangkal Kebencian

Surat edaran setebal tujuh halaman itu sejatinya hanya menegaskan prosedur penanganan kasus penyebaran ujaran kebencian (hate speech) yang telah diatur sejumlah undang-undang. Namun reaksi atas surat yang diteken Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti pada 8 Oktober 2015 itu ibarat

Read More

Ekonomi Politik dari Penahanan Pra-Persidangan di Indonesia

Di Indonesia, Penahanan pra-persidangan (pre-trial detention-PTD) kian dirasakan sebagai persoalan besar terutama wilayah isu pemasyarakatan. Penahanan pra-persidangan merupakan salah satu faktor penyebab tingginya kepadatan penjara, serta buruknya kondisi fasilitas penahanan. Penahanan pra-persidangan juga salah satu indikator kunci bagaimana negara dan

Read More

ICJR Kritik SE Kapolri tentang Penanganan Ujaran Kebencian

Pada 8 Oktober 2015, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran No 6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) memandang bahwa Surat Edaran ini adalah suatu tindakan administrative dari suatu pejabat negeri yang hanya diberlakukan

Read More

Semua Rapat Panja R KUHP Harus Terbuka Untuk Memastikan Partisipasi Publik

Pada 29 Oktober 2015 Minggu lalu, akhirnya Panja Komisi III secara resmi melakukan rapat pebahasan pertama dengan tim pemerintah bersama dengan Mitra, Menteri Hukum dan HAM di Hotel Atlet Century Park Jakarta yang dimulai ada pikul 14.00 WIB, Rapat tersebut

Read More

Menggugat Qanun Jinayat

Sejumlah anggota Wilayatul Hisbah atau polisi syariat turun ke beberapa perkampungan di Kota Banda Aceh, pekan lalu. Mereka menemui beberapa tokoh masyarakat setempat untuk mensosialisasi penerapan syariat Islam dalam aturan yang baru. “Intinya, polisi syariat ingin masyarakat melaporkan apabila melihat

Read More

Chemical Castration Would Violate Human Rights of Sex Offenders

A coalition of human rights groups has voiced opposition to the governments plan to introduce chemical castration for sex offenders. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) researcher Anggara demanded that the government and the House of Representatives drop the plan,

Read More
Verified by MonsterInsights