ICJR | 2016 April

Archive

Pembahasan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Tidak Menjawab Akar Permasalahan Terorisme di Indonesia

29/04/2016

Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari KontraS, PSHK, ICJR, LBH Pers, dan Imparsial menyayangkan sikap reaksioner DPR RI yang memaksakan diri untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Tindak Pidana Terorisme pasca adanya usulan dari Pemerintah untuk melakukan pembahasan bersama

ICLaD Issue No 1/2016

29/04/2016

This Edition of ICLad will elaborate matters on the revision process of criminal law in two pieces of regulations that are currently being deliberated at the House of Representative (DPR). This deliberation process is referred to Draft Bill on the

Perubahan RUU ITE Harus Berperspektif HAM, Bukan Hanya Mengejar Target Produk Legislasi

22/04/2016

Pada Rabu 20 April 2016, anggota DPR RI Komisi I bersama Menteri Kominfo, Rudiantara dan Menkumham telah melaksanakan rapat kerja lanjutan untuk pembahasan RUU Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun agendanya adalah dengar pendapat

AI dan ICJR: Akhiri Hukum Cambuk sebagai Sebuah Bentuk Penghukuman di Aceh

21/04/2016

Pemerintah Indonesia harus mengakhiri hukum cambuk sebagai sebuah bentuk penghukuman dan mencabut atau mengamandemen ketentuan-ketentuan di dalam Qanun Jinayat (Hukum Pidana Islam di Aceh) yang menyediakan pelanggaran-pelanggaran hukum internasional. Hukum cambuk telah digunakan sebagai penghukuman sebagai bagian dari serangkaian ‘tindak

ICJR: Rancangan Masih Lemah, Masalah Optimalisasi Benda Sitaan harusnya dalam bentuk Peraturan Pemerintah bukan Peraturan Presiden

20/04/2016

Beberapa waktu laliu (April 2016), Pemerintah lewat kementrian Hukum dan Hak Asasi manusia telah berencana mengeluarkan rancangan Keputusan Prersiden (perpres) mengenai Optimalisasi Pengelolaan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Rancangan Perpres yang disusun oleh

Carut Marut Persoalan Pengelolaan Aset Kejahatan, Negara Bisa dirugikan Ratusan Miliar Pertahunnya

19/04/2016

“Sudah saatnya Pemerintah Jokowi mengatur ulang pengelolaan benda sitaan dan aset kejahatan dengan mendorong RUU Pengelolaan Aset kejahatan yang komprehensif” Problem pengelolaan aset kejahatan menjadi mengemuka ketika beberapa oknum penegak hukum ditengarai mengambil keuntungan atas benda-benda sitaan dan mengambil alih

ICJR Dorong Reformasi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) dan Eksekusi Barang Sitaan

18/04/2016

“Pemerintah jangan hanya merencanakan kebijakan eksekusi atas barang-barang sitaan tapi juga harus melakukan reformasi menyeluruh terhadap Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (rupbasan) kearah Lembaga Pengolaan Aset Kejahatan yang professional” Persoalan mengenai rumah penyimpanan benda sitaan negara (rupbasan) kembali mengemuka ketika Negara dihadapkan

ICJR Serahkan Usulan DIM terhadap RUU Perubahan UU Pemberantasan Terorisme 2016 Ke DPR RI

14/04/2016

Merespons peristiwa bom dan serangan di kawasan Sarinah, Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, pada 14 Januari 2016, pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan akan melakukan langkah-langkah kebijakan terkait politik hukum nasional. Awalnya Luhut Binsar Pandjaitan

Minim Pengaturan, Praperadilan Hasilkan Putusan Janggal dan Tidak Menjamin Kepastian Hukum

13/04/2016

ICJR dorong Pemerintah segera terbitkan Peraturan Pemerintah tentang Hukum Acara Praperadilan Praperadilan kembali menjadi sorotan pasca Hakim Praperadilan PN Surabaya Ferdinandus B, S.H. mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan oleh La Nyalla Mahmud Mattalitti terkait dugaan korupsi dana hibah Kadin Jatim

ICJR Ingatkan Pemerintah dan DPR, RUU Terorisme Harus Perhatikan Hak Korban

06/04/2016

Pasca Bom Sarinah pada Januari 2016, Pemerintah menyatakan Indonesia membutuhkan perubahan terhadap UU Terorisme, dengan alasan untuk melindungi warga negara Indonesia. Saat ini RUU Terorisme bahkan telah direncanakan dalam masa sidang IV Tahun 2016 DPR untuk segera diproses dalam pembahasan

Archive

Loading, Please Wait!