Archive
Back to homepage
Tindak Pidana Inses dalam RKUHP
Pengaturan yang spesifik mengatur mengenai inses ada dalam Rancangan KUHP (R KUHP) 2015 terletak di bagian Bab delik kesusilaan yakni dalam pasal 490 dan 497. Dalam perjalanannya, kejahatan inses dalam R KUHP telah mengalami perubahan yaitu dengan ditambahkannya “cara persetubuhan”
Read More
Minimnya Hak Korban dalam RUU Pemberantasan Terorisme
Dalam perbincangan terorisme yang muncul ke publik, isu korban nyaris terabaikan. Isu korban tindak pidana terorisme tenggelam dalam hiruk pikuk pembahasan seputar pelaku dan jaringannya, serta aksi aparat negara dalam upaya pencegahan dan penindakan terorisme. Sekilas hal ini menunjukkan, perbincangan
Read More
(Perppu) Pemerintah yang Lari Dari Tanggungjawab Atas Korban
Pada 25 Mei 2016, Presiden Jokowi telah menyampaikan ke Publik mengenai sikap pemerintah yang mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak, hal ini sebagai salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi anak-anak dari tindak kejahatan seksual yang
Read More
Perppu No 1 Tahun 2016 (Sengaja) Melupakan Korban: 9 Catatan Kritis ICJR terhadap Perppu No 1 Tahun 2016
Pada Rabu, 25 Mei 2016, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo telah menyatakan Kejahatan Seksual Terhadap Anaksebagai kejahatan luar biasa. Presiden beralasan Kejahatan Seksual Terhadap Anak telah mengancam dan membahayakan jiwa anak. Namun, dalam pandangan ICJR, Presiden telah gagal dalam menjawab
Read More
Hukum Kebiri : Indonesia Latah atau Tanpa Solusi?
Perbandingan Beberapa Negara : Kebiri Bukan Pilihan Utama[1] Dari hasil kajian yang dilakukan ICJR dengan pendekatan perbandingan hukum terhadap beberapa negara, didapati beberapa temuan yang mengindikasikan bagaimana pengaturan Hukum Kebiri di beberapa negara tersebut. Secara umum penggunaan kebiri dapat dibagi
Read More
Observing Crucial Criminal Articles in Book II of the Draft of the Indonesian Criminal Code
Currently, government and the House of Representatives is discussing the draft of the Indonesian Criminal Code (“R KUHP”), which started with a discussion of Book I. In a near future, the House will be discussing Book II, as soon as
Read More
ICJR : Keputusan Presiden tentang Grasi Harus di Buka ke Publik, Komisi Informasi Publik Perintahkan Pemerintah untuk membuka seluruh Keppres Grasi Terpidana Mati
“Keputusan KIP tentang keterbukaan Informasi terkait Grasi terpidana mati ini harusnya menjadi dasar bagi Pemerintah untuk membuka akses informasi terkait rencana eksekusi mati, bukan malah sengaja menutupinya” Akhirnya pada Rabu, 11 Mei 2016 lalu, Komisi Informasi Publik (KIP) memutuskan sengketa
Read More
Menelisik Pasal-Pasal Pidana Krusial dalam Buku II Rancangan KUHP
Saat ini, Pemerintah dan DPR sedang melakukan pembahasan Rancangan KUHP, dimulai dengan pembahasan Buku I. Tidak lama lagi, DPR berkomitmen akan masuk dalam pembahasan Buku II, segera setelah perumusan ulang hasil pembahasan Buku I disepakati, kabarnya, pertengahan tahun ini. Buku
Read More
Permohonan Keberatan Terhadap Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
Kementerian Hukum dan HAM(Kemenkumham) pada 12 Juli 2013menerbitkan Surat Edaran bagi Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkum HAM tentang pemberian remisi bagi narapidana. Surat itu merupakan penjelasan atas PP Nomor 99 tahun 2012berisi Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun
Read More
Permohonan Keberatan terhadap Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
Pada 2014, naskah rancangan qanun (raqan) kembali didorong ke DPRAceh (DPRA) oleh pemerintah Aceh dan kembali bahas di DPRA yang akhirnya disahkan DPRAh pada 27 September 2014. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayatditetapkan efektif berlaku pada 28
Read More