Archive
Back to homepage
ICJR Nilai Hasil Akhir Pembahasan RUU Perubahan UU ITE Masih Berpotensi Besar Mengancam Kebebasan Ekspresi
“Revisi pasal 27 (3) UU ITE tidak akan mengubah paradigma, UU ITE masih tetap mengancam kebebasan Ekspresi dan Demokrasi ” Berdasarkan Informasi yang di terima oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) bahwa setelah melewati 2 kali rapat kerja dan
Read More
Memperluas Tindak Pidana Kesusilaan akan Berpotensi Besar Mengakibatkan Over Kriminalisasi dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini sedang menguji Perkara Nomor: 46/PUU-XIV/2016 Permohonan Pengujian Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Terhadap UUD 1945, yang diajukan oleh Guru Besar IPB Bogor Prof. Dr. Euis Sunarti, dkk. Dalam
Read More
Expanding Crimes Relating to Decency will Potentially Generating Criminalization
ICJR has volunteered as an indirect related party applicant in this case on 12th August 2016 The Constitutional Court of the Republic of Indonesia (Mahkamah Konstitusi – “MK”) is currently examining Case No: 46/PUU-XIV/2016 related to the review to Article
Read More
Memperluas Tindak Pidana Kesusilaan akan Berpotensi Besar Mengakibatkan Over Kriminalisasi
Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini sedang meguji Perkara Nomor: 46/PUU-XIV/2016 Permohonan Pengujian Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Terhadap UUD 1945, yang diajukan oleh Guru Besar IPB Bogor Prof. Dr. Euis Sunarti, dkk. Dalam
Read More
Pasal-pasal Kejahatan Terhadap Ideologi Negara dalam R KUHP Harus di Bahas Dengan Hati-Hati
Pada Senin, 22 Agustus 2016 besok, Panitia Kerja R KUHP di Komisi III DPR akan melakukan pembahasan terhadap BUKU II KUHP untuk pertama kalinya setelah sebelumnya Panja Komisi III telah selesai melakukan Pembahasan BUKU I R KUHP. Tindak pidana dalam
Read More
Catatan atas RUU Perubahan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan Sikap Fraksi-Fraksi di Komisi I DPR
ICJR : Terkait tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat 3) sebagian Besar fraksi justru masih sepakat dengan usulan pemerintah, ini cukup memprihatinkan” Pengaturan mengenai pencemaran nama baik dalam UU ITE termuat dalam Pasal 27 ayat (3)
Read More
Misteri Pemberian Status JC : Kejaksaan Keluarkan 670 Status JC Dari 2013 Sampai Juli 2016
Dalam kutipan media terkait revisi PP 99 Tahun 2012, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia I Wayan Kusmiantha Dusak mengatakan pelaksanaan justice collaborator (JC) sebagai syarat remisi selama ini justru dimanfaatkan oknum penegak hukum yang tidak taat
Read More
Kebijakan Revisi PP 99 Tahun 2012 Tidak Menyentuh Akar Masalah
Saat ini Pemerintah lewat Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sedang berupaya melakukan revisi atas Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara Pelaksanaan Hak warga Binaan Pemasyarakat
Read MoreICJR Meminta Menjadi Pihak Terkait dalam Permohonan Pasal Zina dalam KUHP
Mahkamah Konstitusi (MK) telah menggelar sidang pemeriksaan dalam Perkara Nomor 46/PUU-XIV/2016. Perkara yang dimohonkan sejumlah masyarakat dengan latar belakang berbeda tersebut memohonkan uji materi Pasal 284 ayat (1) sampai ayat (5), Pasal 285, dan Pasal 292 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
Read More
Catatan dan Rekomendasi ICJR terhadap Rencana Remisi Korupsi & Remisi Pengguna Narkotika Dalam RPP Hak Warga Binaan
Kebijakan politik kriminal atau strategi penanggulangan kejahatan (Dasar Putusan MA tentang Uji Materil PP 99 Tahun 2012) Pembinaan yang berbeda terhadap narapidana, merupakan konsekuensi logis adanya perbedaan karakter jenis kejahatan yang dilakukan narapidana, perbedaan sifat berbahayanya kejahatan yang dilakukan dan
Read More
