Archive
Back to homepage
Indonesia: Criminalization of consensual intimacy or sexual activity for unmarried couples in Aceh must end
Amnesty International and the Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) are seriously concerned about the Aceh Islamic Criminal Code (Qanun Jinayat), which came into effect in the province a year ago. The code criminalizes consensual sexual relations and extends the
Read More
Response to the Revision of Information and Electronic Transaction Law (ITE Law): Five Crucial Issues in the ITE Law that Threaten Freedom of Expression in Indonesia
On Thursday, 28 October 2016, the House of Representatives conduct plenary meeting to determine the revision of the ITE Law which has been discussed by the Working Group of Commission I at the House. After nearly six months, finally the
Read More
Respon atas Rencana Penetapan Revisi UU ITE: Lima Masalah Krusial Dalam Revisi UU ITE yang Mengancam Kebebasan Ekpresi di Indonesia
Pada hari ini DPR RI akan melakukan rapat paripurna pengesahan Revisi UU ITE yang telah di bahas Panja Komisi I DPR dengan Pemerintah. Setelah hampirr 6 bulan akhirnya Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Read More
A year Qanun Jinayat: Excessive Usage of Caning in Aceh
The Indonesian government must put an end to caning as a form of punishment and repeal or revise the provisions within the Qanun Jinayat (Islamic Criminal Law in Aceh) that provides violations of international law and national criminal law. Caning
Read More
Setahun Qanun Jinayat: Penggunaan Hukuman Cambuk yang Semakin Eksesif di Aceh
Pemerintah Indonesia harus mengakhiri hukum cambuk sebagai sebuah bentuk penghukuman dan mencabut atau merevisi ketentuan-ketentuan di dalam Qanun Jinayat (Hukum Pidana Islam di Aceh) yang menyediakan pelanggaran-pelanggaran hukum internasional dan hukum pidana nasional. Hukum cambuk telah digunakan sebagai penghukuman sebagai
Read More
Usut Tuntas Dugaan Korupsi di Komnas HAM!: Kembalikan Tugas Komnas HAM sebagai Ujung Tombak Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia.
Komnas HAM menghadapi persoalan serius yang akan mempengaruhi tugas dan fungsinya sebagai lembaga negara independen yang kuat dan mandiri, utamanya dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Persoalan ini disebabkan karena keluarnya status disclaimer atas rekomendasi Laporan Keuangan
Read More
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, ICJR Dorong Pemerintah Atur Ulang Kedudukan Bukti Elektronik
Paska Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 20/PUU-XIV/2016 terkait dengan Pasal tentang Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 44 huruf b UU No 8 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Pasal 26A UU No
Read More
Joint Report on Issues on Death Penalty in Indonesia
This stakeholders’ report was jointly prepared by seven civil societies that are concerned with the issues relating to the death penalty in Indonesia. Notwithstanding the Government of Indonesia’s rejection of recommendations to abolish the death penalty,[1] this report conveys other
Read More
Joint Report on Issues Relating to the Qanun Jinayat of Aceh
The report is also part of follow-up agreement in workshopon Qanun Jinayat held by SP on October 6th2016 along with CSO networks, religious leaders, and academics from Aceh and National. Through this workshop, SP had gathered various data and situation
Read More
Pembahasan Kejahatan Ideologi dalam Panja Komisi III R KUHP : Komunisme/Maxisme-Leninisme Masih menjadi Ajaran Terlarang di Indonesia
“Pasal-pasal Anti Komunisme-Marxisme dan Leninisme yang Disepakati DPR justru berpotensi lebih eksesif Ketimbang yang ada di KUHP saat ini” Pembahasan RKUHP yang dilaksanakan oleh Komisi III DPR pada Tanggal 20, 29 dan 30 September 2016 telah menyepakati hampir seluruh tindak
Read More