Archive
Back to homepage
DPR Meminta Pemerintah Konsolidasikan Pengaturan Tindak Pidana Khusus dalam RKUHP bersama KPK, BNN, dan seluruh lembaga terkait
Rapat Panja R KUHP pada 24 Mei 2017 dan 30 Mei 2017 telah menegaskan pasal-pasal Pidana dalam Buku II R KUHP merupakan hal-hal yang bersifat umum untuk melengkapi dan memperkuat hal yang belum diatur dalam Undang-Undang khususnya. Hasil rapat menyatakan
Read More
ICJR: Personal Conversation Should Not Be Criminalized
A private conversation between two adults is not the domain of criminal law. Cases of personal conversation, including conversations containing private intimate video between two adults are a recent trend of criminal charges. There are at least 3 cases related
Read More
The Treatment of the Bombing Victims in Kampung Melayu Must Be Heightened
The punctual treatment of the bombing victims in Kampung Melayu needs to be appreciated. The emergency medical services do require acceleration and coordination from all of the parties. However, the government and relevant agencies must provide post-emergency medical services consistently,
Read More
ICJR: Percakapan Pribadi Semestinya Tidak Dipidana
Percakapan pribadi antara dua orang dewasa bukanlah ranah hukum pidana Kasus – kasus percakapan pribadi, termasuk percakapan pribadi yang intim antara dua orang dewasa termasuk perekaman pribadi atas hubungan intim mulai marak dikenakan pidana . Setidaknya ada 3 kasus terkait
Read More
ICJR Strongly Criticized the Caning of LGBT Couple in Aceh
The Jinayat Law (Qanun Jinayat) for LGBT has created a tremendous stigma against LGBT groups and simultaneously discriminately targeting them for their sexual orientation. This Law encourages people to be homophobia, to do self-monitoring and detain anyone suspected for having
Read More
Penanganan dan Hak Korban Kasus Bom di Kampung Melayu Harus di Perkuat
Kecepatan penanganan para korban Bom di kampong melayu, perlu di Apresiasi. Penanganan darurat medis memang butuh percepatan dan koordinasi para pihak. Namun pemerintah dan lembaga yang terkait harus memberikan layanan pasca darurat medis secara konsisten termasuk Kompensasi korban. Institute for
Read More
Upaya Mencegah Overkriminalisasi Tindak Pidana Kesusilaan di Indonesia
Pada 2016, Mahkamah Konstitusi (MK) menerima dan memeriksa Perkara Nomor: 46/PUU-XIV/2016 Permohonan Pengujian Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Terhadap UUD 1945, yang diajukan oleh Guru Besar IPB Bogor Prof. Dr. Euis Sunarti, dkk.
Read More
ICJR Kritik Keras Hukuman Cambuk Bagi Pasangan LGBT di Aceh
Aturan Pidana bagi LGBT telah menimbulkan stigma luar biasa terhadap kelompok LGBT dan sekaligus menyasar mereka secara diskriminatif akibat orientasi seksual mereka. Aturan ini mendorong masyarakat menjadi homophobia sekaligus mendorong mereka memantau dan menahan siapa pun yang diduga melanggar berbagai
Read More
Tanggapan ICJR Atas Keterangan Pemerintah yang dibacakan dalam Persidangan JR Pasal-Pasal Makar di KUHP di Mahkamah Konstitusi
Hari ini, Selasa, 9 Mei 2017 Pemerintah telah memberikan keterangan terkait Judicial Review (JR) Pasal Makar dalam KUHP yang diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), di Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam Perkara No. 7/PUU-XV/2017 itu, Pemerintah memberikan beberapa respon
Read More
ICJR Kritik Putusan PN Jakarta Utara atas Kasus Penodaan Agama
ICJR Sesalkan Perintah Penahanan terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dikeluarkan oleh PN Jakarta Utara Kasus Penodaan Agama yang disidangkan oleh PN Jakarta Utara telah memasuki babak akhir. PN Jakarta Utara menjatuhkan putusan bahwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dinyatakan bersalah
Read More