Archive
Back to homepage
Rekomendasi Aliansi Nasional Reformasi KUHP dan ICJR Untuk Penentuan Pola dan Besaran Ancaman Pidana
Aliansi Nasional Reformasi KUHP dan ICJR Tolak Methode Delphy dari Pemerintah Untuk Penentuan Pola dan Besaran Ancaman Pidana. Juga meminta agar DPR tetap kritis terhadap saran dari pemerintah, pola dan penentuan besaran ancaman pidana adalah hal yang sangat krusial dalam
Read More
ICJR Condemns the Police’s Arbitrary Actions against Transgender People in Aceh
The Arbitrary Actions of the Law Enforcement Officials in Aceh: The National Chief of Police must immediately investigate the North Aceh District Chief of Police and the Aceh Regional Chief of Police for failing to carry out their duties. On
Read More
ICJR Kecam Tindakan Sewenang-wenang Polisi Terhadap Waria di Aceh
Tindakan sewenang-wenang Aparat Penegak Hukum di Aceh Kapolri Harus Segera Mengevaluasi Kinerja Kapolres Aceh Utara dan Kapolda Aceh Karena Lalai Mejalankan Tugasnya. Pada hari Minggu, 28 Januari 2018 terdapat setidaknya 12 waria ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Aceh Utara dan
Read More
Penerapan Prinsip yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana
Penerapan Prinsip yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana[1] Pendahuluan Fair trial atau peradilan yang adil adalah sebuah prinsip yang merupakan indikator dari terbangunnya masyarakat dan sistem hukum yang adil. Tanpa penerapan prinsip peradilan yang adil, orang – orang yang tak
Read More
Pemerintah dan Timus DPR Sepakati Ketentuan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam RKUHP, ICJR: Pemerintah Harus Konsisten dengan Tujuan Perubahan KUHP Yaitu Unifikasi Hukum Pidana
Rancangan KUHP (RKUHP) telah memasuki babak final dan akan segera disahkan. Hal ini setelah terjadinya konsinyering antara tim perumus (Timus) dengan tim pemerintah pada 15-17 Januari 2018 di Jakarta. Dalam konsinyering tersebut telah disepakati pasal-pasal yang sebelumnya masih pending. Salah
Read More
Politik Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia dari Masa ke Masa
Sebagai bagian dari jenis penghukuman, hukuman mati di Indonesia sebenarnya tidak diperkenalkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Sebelum masuknya kekuatan kolonial Eropa, para Raja dan Sultan yang ada di Nusantara telah mempraktikkan hukuman mati kepada para kawulanya. Dalam konteks Indonesia, konsolidasi
Read More
The Distribution and Framing of the Punishments in the Bill of Penal Code is Still Vague, Aliansi RKUHP Renounces a Hurried Adoption of the Bill
Series #1 Adoption of the Bill of Penal Code The overcriminalization as the result of the vagueness in distributing and framing of the punishments in the Bill of Penal Code is clearly contrary to the Mr. President Joko Widodo’s mission
Read More
Aliansi Nasional Reformasi KUHP Ingatkan Pemerintah dan DPR Kaji Ulang soal Asas Legalitas dan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat
Aliansi Nasional Reformasi KUHP meminta DPR untuk terus menagih penjelasan dari pemerintah soal kompilasi hukum adat mana saja yang bisa dikategorikan sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat yang bisa menjadi pengecualian asas legalitas sebagaimana disebut dalam RKUHP. Rancangan KUHP (RKUHP)
Read More
The Government is Inconsistent with Saving its Citizens from Death Penalty
Despite our appreciation of the government’s achievements, ICJR considers this inconsistency shows that saving lives of Indonesian citizens is merely a diplomatic achievement and not the realization of the 1945 Constitution preamble which is to protect all the nations and
Read More
Pemerintah Inkonsisten Soal Menyelamatkan Warga Negara Dari Pidana Mati
Meski mengapresiasi capaian pemerintah, ICJR menganggap Inkonsistensi ini menunjukkan bahwa menyelamatkan nyawa warga negara masih sebatas dalam capaian diplomatik, bukan pengejawantahan pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kementerian Luar Ngeri Indonesia melakukan kegiatan
Read More