Indonesia’s Legal Framework on Hate Speech

This edition of ICLU elaborates the legal framework on hate speech law in Indonesia. The discussion will cover all provisions regarding hate speech in criminal law currently incorporated in various Indonesian laws. It is noteworthy that the current situation on

Read More

ICJR Minta Presiden Abaikan Saran Tim Perumus untuk Percepat Pembahasan R KUHP

ICJR ingatkan adanya ketentuan masa transisi 2 tahun tidak menjamin tersedianya infrastruktur penunjang R KUHP Pada 7 Maret 2018, Presiden bertemu Tim Perumus R KUHP yang dalam pertemuan tersebut terdapat keinginan kuat agar segera mengesahkan R KUHP. Tim Perumus R

Read More

Belum juga menetapkan terjemahan Resmi KUHP/Wetboek van Strafrecht (WvS), YLBHI, ICJR, dan LBH Masyarakat Somasi Presiden RI karena Tidak Melaksanakan Perintah UU No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan

 Sampai saat ini tidak ada teks resmi terjemahan Wetboek van Strafrecht yang dikeluarkan oleh Negara Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (WvS) yang berlaku hanya memiliki terjemahan tidak resmi yang dilakukan oleh para pakar hukum pidana seperti WvS terjemahan Mulyatno, Andi

Read More

Presiden Harus Gelar Dialog Terbuka dengan Masyarakat Sipil dan Berbagai Ahli Terkait Pembahasan R KUHP

Presiden Joko Widodo baru-baru ini (07 Maret 2018), memanggil dan menggelar pertemuan dengan Tim Perumus dan Penyusun Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), diantaranya yaitu Prof. Muladi, Prof. Enny Nurbaningsih, Prof. Harkristuti Harkrisnowo, dan perwakilan dari Kemenkumham. Hal ini dilakukan

Read More

Laporan ke 3 Pembahasan RUU Tindak Pidana Terorisme

Merespon peristiwa bom dan serangan di kawasan Sarinah, Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, pada 14 Januari 2016, Pemerintah kemudian melakukan langkah-langkah kebijakan terkait politik hukum nasional. Dengan mewacanakan revisi Undang-undang No 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan kebijakan

Read More

Pembukaan Masa Sidang DPR: Aliansi Nasional Reformasi KUHP Desak Pemerintah dan DPR tidak terburu – buru sahkan RUU Hukum Pidana

Pembahasan RUU Hukum Pidana tidak boleh didominasi oleh ahli hukum pidana saja. Aliansi Nasional Reformasi KUHP dorong Presiden adakan Dialog Multi Pihak Pembukaan masa sidang DPR pada Senin, 5 Maret 2016 akan menjadi tahap baru dalam pembahasan RUU Hukum Pidana.

Read More

Pamflet Cinta Buat Supi

Hari pertama di 2018 merupakan hari yang tidak akan kami lupakan bersama. Hari itu, di saat sebagian dari kita masih mencoba memaknai 2018 dengan harapan-harapan baru, seorang sahabat meninggalkan kita untuk selamanya. Supriyadi Widodo Eddyono, atau kerap kita panggil dengan

Read More