Archive
Back to homepage
ICJR : Tidak Hanya KPK, Presiden Jokowi Harus Gelar Dialog Multi Pihak untuk Bahas Polemik RKUHP
Sebagai contoh, RKUHP melalui pasal 443 mengkriminalisasi perbuatan mempertunjukkan dan menawarkan alat pencegah kehamilan, perbuatan yang melalui Surat Jaksa Agung tanggal 19 Mei 1978 tidak lagi dikenakan penuntutan ke muka sidang. Sampai saat ini, tim perumus belum sekalipun mengajak pihak
Read More
Salah Arah Penanganan Narkotika
Di Mei 2018 terdapat 30,641 penghuni Lapas yang merupakan pengguna dan pecandu narkotika. Masuknya para pecandu dan pengguna ke dalam Lapas adalah fakta gagalnya penanganan narkotika. Peringatan “Hari Anti Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika” yang jatuh pada tanggal 26 Juni
Read More
ICJR : Problem Kodifikasi RKUHP Adalah Masalah Serius!
ICJR dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP sudah mengingatkan bahwa proyek kerancuan/persoalan ini tidak akan terjadi jika pemerintah memilih melakukan amandemen bertahap terhadap KUHP yang berlaku saat ini. Sentimen anti kolonial yang begitu kuat menjadi penyebab utama kerancuan/persoalan ini Isu kodifikasi
Read More
Pemerintah dan DPR Belum Serius Membahas Alternatif Non-Pemenjaraan dalam RKUHP
RKUHP hasil pembahasan Pemerintah dan DPR hanya menyediakan 3 alternatif non pemenjaraan, Aliansi Nasional Reformasi KUHP mengusulkan 20 alternatif non pemenjaraan Salah satu isu penting yang perlu diperhatikan dalam pembahasan RKUHP sebagai upaya mereformasi hukum pidana di Indonesia adalah mengenai
Read More
YLBHI, ICJR dan LBH MASYARAKAT Gugat Presiden RI, Menteri Hukum dan HAM, dan DPR RI yang belum terjemahkan KUHP secara resmi ke dalam Bahasa Indonesia
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini belum diterjemahkan secara resmi ke dalam Bahasa Indonesia oleh Pemerintah, artinya hingga saat ini KUHP yang sah masih berbahasa Belanda. Padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan
Read More
Catatan dan Pendapat Hukum ICJR terhadap Kasus Heri Budiawan als Budi Pego
Kasus Heri Budiawan alias Budi Pego di PN Banyuwangi ini cukup menarik, karena dalam pengamatan ICJR, ini adalah kasus pertama yang diadili berdasarkan ketentuan Pasal 107a UU No 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP terkait dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara.
Read More
ICJR: Pengaturan Tentang Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Masih Kabur
Dengan mengadopsi hukum yang hidup dalam peraturan daerah, Indonesia akan punya 548 KUHP Lokal selain KUHP Nasional RKUHP yang telah dibahas oleh Pemerintah dan DPR sejak tahun 2015 direncanakan akan segera disahkan di Agustus 2018 mendatang. Hingga rapat terakhir pada
Read More
Pasal-Pasal Terkait Contempt Of Court dalam RKUHP Harus Ditinjau Ulang
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) direncanakan akan diselesaikan pada Agustus 2018 sebagai hadiah kemerdekaan Republik Indonesia. Pada rapat terakhir di 30 Mei 2018, Pemerintah menjabarkan beberapa pasal yang masih perlu diambil keputusan bersama DPR dalam RKUHP. Sampai saat ini
Read More
Aliansi Nasional Reformasi KUHP Dukung Pasal Rekomendasi Pemerintah Mengenai Pencabulan dalam RKUHP
Perbuatan cabul di depan umum, menyertakan pemaksaan, mengandung unsur pornografi dan bisa dipublikasikan adalah perbuatan pidana yang bisa dilakukan siapa saja tidak hanya kelompok dengan orientasi seksual berbeda. Pada 30 Mei 2018, lalu Pemerintah dan Panitia Kerja DPR untuk Rancangan
Read More