Archive
Back to homepage
RUU Penyadapan Masih Terlampau Birokratis dan Tidak Mengutamakan Perlindungan HAM
RUU Penyadapan yang saat ini sedang diinisiasi oleh DPR mulai mendapatkan perhatian dari berbagai pihak yang punya perananan dalam pembuatan kebijakan. Berbagai masukan telah disampaikan untuk penyempurnaan RUU Penyadapan yang digadang-gadang sebagai aturan tunggal yang dapat dirujuk untuk pelaksanaan penyadapan.
Read More
Reformasi Kebijakan Pidana Harus Perhatikan Kondisi Lapas
Jajaran Pemerintah dan DPR Harus Serius Bahas Pembaharuan KUHAP, Kebijakan Alternatif Pemidanaan non Pemenjaraan dalam RKUHP dan Kebijakan Narkotika dengan Menggunakan Pendekatan Kesehatan Temuan Ombudsman atas sel SN (terpidana korupsi) yang lebih luas dari narapidana lainnya menandakan adanya permasalahan sistem peradilan
Read More
Penodaan Agama dengan Tafsir Diskriminatif Menyerang Kelompok Rentan dan Harus Segera Dihapuskan
Lagi-lagi Pasal penistaan agama menyerang kelompok minoritas. Putusan Pengadilan PN Medan No. 1612/PID.B/2018/PN.Mdn pada Selasa 21 Agustus 2018 memutus Meiliana (44 tahun) 18 bulan penjara atas dakwaan Pasal 156a KUHP tentang permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama. Jauh lebih
Read More
Keluhan Bukan Kriminal: Amicus curiae (Sahabat Pengadilan) dalam Perkara Nomor 1612/PID.B/2018/PN.Mdn di Pengadilan Tinggi Medan
Kasus yang dialami Meliana bukanlah kasus pertama yang terjadi di Indonesia. Meliana bukan saja korban dari pengrusakan kediamannya, tapi dirinya juga menjadi korban dari aturan hukum pidana yang masih lentur dan multitafsir. Kasus ini akhirnya menggambarkan bahwa masih terdapat ketidakpastian
Read More
Overcrowding Sebabkan Diskriminasi Perlakuan Napi di Lapas, Alternatif Pemidanaan Non-Pemenjaraan di RKUHP Harus Dirombak!
Ombudsman menemukan bahwa di Lapas Sukamiskin ukuran sel SN (terpidana korupsi) lebih luas dibandingkan sel lainnya. ICJR menilai telah terjadi diskriminasi perlakukan napi dalam sistem pemasyarakatan, disebabkan secara keseluruhan Lapas dan Rutan di Indonesia mengalami kelebihan beban hampir 100%, sehingga
Read More
ICJR Kritik Rencana Jaksa yang Akan Ajukan Kasasi atas Putusan Lepas WA: Mahkamah Agung Harus Tolak!
Menurut berita yang dilansir oleh beberapa media, Jaksa akan mengajukan kasasi dalam kasus WA yang diputus lepas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi. Majelis Hakim melepaskan WA dari segala tuntutan dengan menyatakan bahwa perbuatan aborsi dilakukan tidak dapat dipidana karena
Read More