Archive
Back to homepage
Ahmad Dhani dan UU ITE yang Selalu Dibiarkan Memakan Korban Baru
Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada hari Senin 28 Januari 2019 memvonis Ahmad Dhani Prasetyo 1 tahun 6 bulan (1,5 tahun) penjara dalam kasus ujaran kebencian. Dhani dinyatakan terbukti bersalah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi untuk menimbulkan
Read More
ICJR: Golput Adalah Hak Politik, Bukan Tindak Pidana
Di tengah euphoria tahun politik 2019, banyak beredar wacana bahwa golput merupakan perbuatan yang dilarang atau bahkan dapat dipidana. Namun, ICJR dengan tegas menyatakan bahwa wacana tersebut sama sekali tidak berdasar karena minimnya pemahaman masyarakat tentang golput yang sebenarnya juga
Read More
ICJR Dorong Pemerintah agar Skema Pemidanaan terhadap Napi Lansia Diubah
Narapidana lanjut usia (napi lansia) sudah sepantasnya mendapatkan perlakuan khusus karena kondisi dan kebutuhannya yang berbeda dengan klasifikasi napi lainnya. ICJR memandang bahwa pemidanaan terhadap narapidana yang telah berusia lanjut lebih baik dilakukan dengan sistem asimilasi bertahap dengan menjadikan rumah
Read More
ICJR: Presiden Harus Lakukan 3 Langkah Penting Lainnya terkait dengan Rencana Pembebasan Abu Bakar Basyir
Jika benar memang pembebasan ABB murni dilakukan oleh Presiden atas dasar kemanusiaan, maka ICJR menunggu langkah kemanusiaan lainnya dari Presiden Joko Widodo, yaitu terkait komutasi/pengubahan pemidanaan bagi 51 orang terpidana mati, amnesti untuk korban yang dikriminalisasi dan pertimbangkan permohonan grasi
Read More
Debat Capres Tidak Menjawab Permasalahan Hukum dan HAM di Indonesia
ICJR menilai bahwa dalam debat pertama yang bertajuk HAM, Korupsi, dan Terorisme, kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak menjawab permasalahan hukum yang ada di Indonesia saat ini, khususnya terkait dengan reformasi kebijakan pidana. Kamis, 17 Januari 2019 kedua
Read More
Tindak Pidana Narkotika dalam Rancangan KUHP: Jerat Penjara untuk Korban Narkotika
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia yang digunakaan saat ini adalah warisan dari pemerintah Hindia Belanda yang diberlakukan melalui aturan UU No 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Pada 5 Juni 2015, melalui Surat Presiden RI R-35/Pres/06/2015 pemerintah
Read More
ICJR: Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Belum Jamin Hak Atas Fair Trial dalam Kasus Pidana Mati
Pada 16 Januari 2018 ICJR meluncurkan hasil penelitian dengan judul “Menyelisik Keadilan yang Rentan: Hukuman Mati dan Penerapan Fair Trial di Indonesia” dalam acara seminar publik di Hotel Sari Pacific Jakarta. Dalam acara ini juga hadir para ahli, diantaranya Prof.
Read More
Kebangkitan Penal Populism di Indonesia
Laporan yang ada saat ini adalah laporan publik keempat yang dipersembahkan oleh ICJR kepada masyarakat luas terkait situasi reformasi kebijakan pidana di Indonesia. Secara umum, laporan ini merupakan rekaman dan catatan ICJR terhadap perkembangan reformasi kebijakan pidana di Indonesia selama
Read More
Laporan Penilaian Penerapan Prinsip Fair Trial di Indonesia 2018
Selamat tahun baru 2019! Tentu mengawali tahun yang baru seringkali diikuti dengan mengevaluasi perjalanan selama tahun sebelumnya dan merancang resolusi untuk tahun yang akan datang. Kami (Institute for Criminal Justice Reform) juga hadir dengan semangat itu. Laporan ini dipersiapkan untuk
Read More
Menyelisik Keadilan yang Rentan: Hukuman Mati dan Penerapan Fair Trial di Indonesia
Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia telah menyadari pentinganya jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Pada Seminar Hukum Nasional II yang diadakan pada 1968 oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional telah dicanangkan pembentukan hukum acara pidana yang bersesuaian
Read More