Archive
Back to homepageMencari Solusi Penjara Penuh: Saatnya Optimalisasi Alternatif Pemidanaan Non Pemenjaraan
Pemerintah dan DPR harus dapat menghadirkan kebijakan pidana yang tidak semata-mata berorientasi pada pemenjaraan untuk dapat mengatasi permasalahan overcrowded. Solusi ini jika diterapkan secara strategis dan efektif dalam tataran pelaksanaan akan dapat mengurangi jumlah narapidana yang harus mendekam di Lapas
Read MoreICJR Kirimkan Amicus Curiae kepada Mahkamah Agung RI atas Perkara Peninjauan Kembali Atas Nama Pemohon Baiq Nuril Maknun
Senin, 25 Februari 2019, ICJR mengirimkan Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) kepada Mahkamah Agung RI atas Perkara Peninjauan Kembali atas nama Pemohon Baiq Nuril Maknun. Ibu Nuril diputus bersalah oleh Mahkamah Agung atas perbuatan “Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat
Read MoreAmicus Curiae: Jangan Korbankan Korban Kekerasan
Sebagai bagian dari komitmen dalam upaya promosi dan pemajuan Hak Asasi Manusia, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) sering mengirimkan Amicus Curiae kepada Pengadilan. Fungsi Amicus Curiae yang dikirimkan oleh ICJR adalah bagian dari partisipasi masyarakat dalam proses penegakkan hukum
Read MoreICJR : Kasus Wisni Yetti Gambaran Buruknya Pengaturan dan Pembuktian Kasus UU ITE
Mahkamah Agung pada 17 Januari 2019 dalam informasi penelusuran perkara melalui Putusan 324PK/Pid.Sus/2018 mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali atas Wisni Yetti. Sejak awal ICJR menilai bahwa perkara ini tidak layak untuk diadili. Perkara Wisni ini pertama kali diadili di PN Bandung pada 2015,
Read MoreAparat Penegak Hukum Seharusnya Tak Bangga Menampilkan Perlakuan yang Merendahkan Martabat
Berbagai pelanggaran prinsip-prinsip fair trial masih terus terjadi dalam proses peradilan bahkan akhir-akhir ini aparat kepolisian dengan tidak malu-malu menunjukkan hal tersebut melalui media sosial. Sudah kali kedua insiden yang sama terjadi, namun belum ada komitmen yang tegas dari aparat
Read MoreICJR Kritik Pernyataan Komnas HAM tentang Pelarangan LGBT Tidak Melanggar HAM
Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional maupun UUD 1945 menyatakan bahwa pembedaan pengaturan terhadap LGBT merupakan tindakan diskriminatif, pengaturan pelarangan LGBT juga bukan merupakan tindakan affirmative action yang diperbolehkan. Hal ini memperlihatkan bahwa Komnas HAM yang bertanggungjawab atas pengawasan kebijakan tentang
Read MoreRekomendasi Untuk Kinerja LPSK Ke Depan
Tahun 2019 ini, Pimpinan LPSK baru periode 2019-2024 resmi dilantik dan telah melaksanakan sumpah/janji jabatan beserta serah terima jabatan pada Januari 2019. 10 (sepuluh) tahun berjalan, lembaga ini diharapkan dapat memberikan kerja yang maksimal sehingga dapat membantu aparat penegak hukum
Read MoreKilas Balik ICJR di 2019: Tantangan dan Momentum
Sebagai organisasi non profit, kontribusi terkuat Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) terletak dua hal yaitu: Pertama, fokusnya pada reformasi kebijakan pidana. Sampai saat ini tidak ada organisasi non profit lainnya yang secara konsisten bekerja di bidang khusus ini. Hal
Read MorePenyiksaan Dengan Menggunakan Ular di Papua Adalah Tindak Pidana Bukan Etik Semata
ICJR memandang perbuatan salah satu oknum polisi di Papua yang melilitkan ular pada tubuh orang yang diduga sebagai pelaku kejahatan dalam rangka untuk mendapatkan pengakuan merupakan tindakan penyiksaan. Meskipun Polda Papua mengakui bahwa tindakan tersebut salah dan telah meminta maaf, namun
Read MoreYang Harus Diperhatikan Apabila DPR dan Pemerintah Serius Merevisi Kembali UU ITE
Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sudah berjalan kurang lebih selama 2 (dua) tahun. Jelas, perubahan UU ITE ini berjalan tidak tanpa kontroversi. Disahkannya perubahan UU
Read More