ICJR: Ancaman Pidana terhadap Golput adalah Fenomena Penal Populism

Menkopolhukam RI, Wiranto, pada 27 Maret 2019, berdasarkan berita yang dilansir situs berita online menyatakan bahwa perbuatan mengajak golput merupakan perbuatan yang dapat dijerat oleh ketentuan dalam UU Terorisme, UU ITE, atau KUHP. Pernyataan ini, menunjukkan semakin populernya fenomena penal

Read More

Permenristekdikti tentang Program Profesi Advokat Hambat Askes Masyarakat Miskin Terhadap Keadilan

Pada 24 Januari 2019, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) telah mengundangkan Peraturan Menteri No. 5 tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat. Peraturan ini didasarkan pada pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun

Read More

ICJR: Sanksi Pidana dalam RUU Sisnas IPTEK Tidak Tepat

Beberapa hari ke belakang, dalam ragam berita yang tersebar di media, terdapat penolakan kalangan akademik terhadap isi ketentuan dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (RUU Sisnas Iptek). Hal ini disampaikan baik oleh Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI)

Read More

Strategies to Reduce Overcrowding in Indonesia: Causes, Impacts, and Solutions

In the formation of law, the purpose of the State should be the main reference for lawmakers to think about. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia specifies four purposes of the State, i.e., to protect all the people

Read More

Menguji Pemahaman Paslon Soal Pendekatan Kesehatan Dalam Penanggulangan Narkotika dan HIV/Aids

Indonesia masih tergolong gagal dalam komitmen pendektan kesehatan soal Narkotika dan HIV/Aids, Kriminalisasi masih mewarnai kebijakan yang diambil Pemerintah saat ini. Padahal pelayanan kesehatan yang terjamin untuk semua warga negara tidak akan tercapai tanpa menghapuskan kebijakan hukum yang berbasis stigma,

Read More

Following Siti Aisyah’s Release, Indonesian Government Should Avoid Double Standard on Fair Trial and Death Penalty

ICJR appreciates the efforts of the Indonesian Government to ensure the fulfilment of fair trial rights on Siti Aisyah’s case during the trial abroad so that she can totally avoid capital punishment. With regards to this issue, ICJR encourages the

Read More

Bebaskan Siti Aisyah : Pemerintah Harus Hindari Standar Ganda Soal Fair Trial dan Hukuman Mati

ICJR mengapresiasi upaya Pemerintah Indonesia yang memastikan Siti Aisyah mendapatkan fair trial selama proses persidangan di luar negeri hingga akhirnya dapat terbebas dari tuntutan hukuman mati. Terhadap hal tersebut, ICJR mendorong Pemerintah agar juga berkomitmen untuk memastikan penerapan fair trial

Read More

ICJR: KOMNAS HAM dan Jaksa Agung Harus Segera Memanggil Agum Gumelar

Berdasarkan pantauan pemberitaan media, melalui video yang beredar, Agum Gumelar, salah satu anggota dewan pertimbangan presiden (Wantimpres) periode 2015-2019, menyatakan bahwa dirinya mengetahui nasib para aktivis maupun orang yang dihilangkan secara paksa oleh Tim Mawar Kopassus pada medio 1997-1998. Dirinya

Read More

Tindakan Sewenang-wenang Polisi terhadap Pekerja Seks di Wamena Melanggar Hukum 

Menurut pemberitaan di media diketahui bahwa pada Senin 11 Maret 2019, Polsek Wamena Kota menjaring 11 perempuan Pekerja Seks dan muncikari, yang kemudian ke-11 perempuan tersebut direndam di dalam kolam lumpur berukuran besar yang berada di samping kiri halaman Kantor

Read More

ICJR dan LBH Pers : Kasus Robertus Robet Adalah Ancaman Serius Kebebasan Berekspresi

Yang lebih fatal adalah karena baik pidana dalam Pasal 28 ayat (2) ITE atau 156 KUHP tentang ujaran dan propaganda kebencian harus mendasari pidana kepada perbuatan berbasis SARA dan atau golongan dalam masyarakat, pejabat pemerintah ataupun lembaga negara tidak masuk

Read More
Verified by MonsterInsights