Archive
Back to homepage
Indonesian Harm Drug Policy: When Women Left Behind
ICJR once again reminds the Indonesian government of the importance of reforming drug policy in Indonesia. The existing drug policy is merely focusing on criminalization and have already taken too many victims, especially member of vulnerable groups such as women.
Read More
Indonesia Harus Lebih Serius Lakukan Reformasi Kebijakan Anti Penyiksaan
Masalah korban penyiksaan bermula dari Mekanisme Nasional untuk Pencegahan Penyiksaan yang belum efektif sampai dengan belum adanya mekanisme yang lebih jelas untuk komutasi hukuman mati bagi narapidana yang sudah begitu lama mendekam di penjara. Pembahasan Rancangan KUHAP harus segera dimulai
Read More
Kebijakan Narkotika Indonesia Tumbalkan Perempuan
ICJR kembali mengingatkan Pemerintah Indonesia akan pentingnya reformasi kebijakan narkotika di Indonesia. Kebijakan narkotika yang selama ini hanya berfokus pada kriminalisasi ini sudah terlalu banyak memakan korban, khususnya kelompok rentan seperti perempuan. Rabu, 26 Juni 2019 diperingati sebagai International Day Against
Read More
Tindak Pidana Korupsi Dalam RKUHP Masih Menyisakan Masalah, RKUHP Jangan Buru-Buru Disahkan
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedang membahas RKUHP yang merupakan momentum bagi Indonesia untuk melakukan penyesuaian norma, asas, dan pengaturan hukum pidana terhadap teori dan praktik hukum pidana dengan semangat dekolonisasi, demokratisasi, dan harmonisasi hukum pidana. Salah satu isu
Read More
ICJR Tolak Pembahasan RUU Pemasyarakatan
ICJR mengkritik tertutupnya pemerintah dalam pembentukan dan perancangan RUU ini, konsultasi dengan masyarakat sipil nyaris tidak terbuka. Dengan menguatnya konsep Restorative Justice yang menekankan pemulihan yang tidak sekedar berorientasi pada penjara, RUU ini justru masih sangat kental dengan pembinaan di
Read More
ICJR Ingatkan Kembali Rencana Pembatasan Akses Media Sosial Jelang Sidang Perselisihan Hasil Pemilu di MK Tidak Tepat
Berdasarkan pemberitaan yang dilangsir dari beberapa media, pemerintah akan sekali lagi menerapkan pembatasan media sosial. Kebijakan ini akan dilaksanakan menjelang sidang putusan gugatan hasil pemilihan presiden 2019 oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, 28 Juni mendatang. Pembatasan layanan media sosial
Read More
Kasus Ahmad Dhani dan Ancaman Penggunaan Pidana yang Sewenang-wenang
ICJR mencermati bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak diterapkan secara tepat dalam kasus penghinaan yang dituduhkan kepada Ahmad Dhani. Kasus ini menambah riwayat panjang penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang memang bersumber pada pengaturan regulasi yang
Read More