ICJR | 2019 October

Archive

Mendorong Optimalisasi Pengawasan Parlemen dalam Penanggulangan Terorisme

31/10/2019

Jumat, 25 Mei 2018 akhirnya pemerintah dan DPR sepakat untuk mengesahkan RUU Perubahan UU No 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU No 5 Tahun 2018 yang selanjutnya disebut sebagai

ICJR Minta Menteri Hukum dan HAM Buka Kembali Pembahasan RKUHP dan Susun Roadmap Reformasi Kebijakan Pidana

23/10/2019

ICJR meminta Yasonna Laoly, yang terpilih kembali menjadi Menteri Hukum dan HAM, untuk menunjukan keseriusannya dalam mewujudkan reformasi hukum sesuai dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh konstitusi, salah satunya adalah dengan membuka kembali pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)

PR Besar Menteri Komunikasi dan Informatika untuk Melindungi Demokrasi

22/10/2019

Pada hari ini beberapa tokoh, baik dari kalangan profesional maupun partai politik, terlihat menghadiri undangan presiden Joko Widodo di Istana Negara. Hal ini seakan menjadi sinyal siapa saja wajah yang akan menduduki pos kementerian di pemerintahan periode kedua Presiden Jokowi.

Presiden Perlu Perhitungkan Reformasi Hukum dan Perlindungan HAM Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

22/10/2019

Dalam pidato pelantikannya di Sidang Paripurna MPR RI, Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato yang menitikberatkan pada langkah-langkah teknis pertumbuhan ekonomi namun sama sekali tidak menyinggung masalah reformasi hukum yang berbasis pada perlindungan HAM. ICJR menilai Presiden sepertinya lupa untuk memperhitungkan

ICJR dan Rumah Cemara Tolak Rencana BNNP Aceh untuk Menghukum Cambuk Pengguna Narkotika!

17/10/2019

ICJR dan Rumah Cemara menolak keras rencana tersebut, selain karena melanggar UU Narkotika, ketentuan cambuk juga melanggar Hak Asasi Manusia. Yang harus dijadikan solusi untuk masalah narkotika adalah reformasi kebijakan narkotika dengan pendekatan kesehatan masyarakat. Berdasarkan pemberitaan beberapa media, diketahui

Mempermainkan Takdir: Laporan Situasi Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia 2019

10/10/2019

Perjuangan mengakhiri pidana mati di Indonesia nampaknya masih panjang dan akan terus berlanjut. Upaya pembaruan kebijakan pidana mati yang diharapkan mampu dihadirkan oleh Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) nampaknya belum menjadi angin segar. Jalan menuju penghapusan hukuman mati sempat