ICJR | 2020 May

Archive

[Media Rilis Koalisi] Rilis Koalisi PEKAD Pasal Living Law dalam RKUHP: Legitimasi Perda Diskriminatif?

21/05/2020

Setelah dinyatakan ditunda pengesahannya pada 2019, Pemerintah kembali melakukan pembahasan terhadap RKUHP. Sebagaimana diketahui, sebelumnya RKUHP ditunda dikarenakan adanya kritik yang besar dari masyarakat mengenai beberapa isu di dalamnya, salah satunya adalah berkaitan dengan ketentuan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Putusan Pidana Pelanggaran PSBB di Pekanbaru: Pengadilan Buka Peluang Pasal Karet Baru

13/05/2020

Melalui pemberitaan diketahui pada 30 April 2020 lalu Pengadilan Negeri Pekanbaru memutus pidana 16 pelanggar PSBB di Pekanbaru. Ke-16 orang tersebut divonis pidana denda subsider pidana penjara, mulai dari denda sebesar Rp 700 ribu subsider satu bulan penjara, hingga Rp

[Rilis Koalisi Pemantau Peradilan] Hentikan Rantai Kekerasan, Fokus pada Korban!

11/05/2020

Ferdian Paleka seorang konten kreator mengunggah video yang bertujuan untuk merendahkan derajat kelompok transpuan menuai kecaman dari publik. Tidak lama, tindakannya tersebut direspon oleh aparat penegak hukum kepolisian daerah Jawa Barat, Mapolrestabes Bandung. Perbuatan Ferdian termasuk dalam ujaran kebencian menyasar

ICJR Kecam Tindakan Merendahkan dan Tidak Manusiawi terhadap Tersangka Kasus Prank Transpuan, Pemulihan Korban adalah Prioritas

09/05/2020

ICJR menilai penggunaan UU ITE keliru diterapkan dalam kejadian ini, Namun ICJR tetap menghormati proses hukum yang dilakukan aparat kepolisian terhadap Ferdian Paleka terutama dalam rangka melindungi kelompok minoritas transpuan yang sering mendapat perlakuan tidak manusiawi dan diskriminatif. Lebih dari

ICJR Dukung Pemerintah untuk Mengusut Dugaan Perdagangan Orang ABK di Kapal Tuna Berbendera RRC

09/05/2020

Belakangan ini dihebohkan pemberitaan mengenai adanya Prosesi Larung jasad ABK WNI yang diduga korban Perdagangan Orang di kapal nelayan asal Cina. Pemberitaan ini dimulai oleh unggahan video di sosial media oleh YouTuber asal Korea Selatan, Jang Hansol, yang berisi mengenai

[Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil] Rancangan Perpres tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme Mengancam HAM di Indonesia

09/05/2020

Pemerintah akhirnya menyerahkan Rancangan Peraturan Presiden tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme ke DPR. Selanjutnya, DPR akan memberikan pertimbangan kepada Pemerintah sebagai bagian dari konsultasi Pemerintah kepada DPR sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak

Pengadaan Jasa Pembuatan Aplikasi Pencarian Jasa Bantuan Hukum Berbasis GIS

08/05/2020

Sejak 1998, Indonesia telah memasuki fase konsolidasi demokrasi dan memulai langkah reformasi hukum melalui amandemen UUD 1945. Reformasi di bidang hukum dipenuhi oleh perwujudan nilai-nilai hak asasi manusia baik dalam Konstitusi atau melalui ratifikasi perjanjian internasional dengan hukum domestik. Indonesia

Pengadaan Jasa Pembuatan Aplikasi Legal Document Generator

08/05/2020

Masalah Pemasyarakatan: Solusinya Tidak Hanya dari Pemasyarakatan

06/05/2020

Senin, 4 Mei 2020, Menteri Hukum dan HAM RI melantik Direktur Jenderal Pemasyarakatan baru, Irjen Reynhard, untuk menggantikan posisi Sri Puguh Budi Utami. ICJR menyampaikan selamat bertugas kepada Irjen Reynhard, dan mengingatkan terdapat beberapa pekerjaan rumah (PR) Pemasyarakatan, solusinya jelas

Archive

Loading, Please Wait!