Bersetubuh dengan Anak adalah Tindak Pidana, Menikahi Anak Korban Bukan Bentuk Tepat Pertanggungjawaban Pelaku

Polres Bekasi Kota telah menetapkan AT sebagai tersangka kasus pemerkosaan terhadap seorang anak di bawah umur. Anak anggota DPRD Kota Bekasi tersebut (AT) yang berusia 21 tahun tersebut kemudian menyatakan bersedia menikahi korban yang masih berusia 15 tahun tersebut. ICJR

Read More

[Opini] Prof. Mardjono Reksodiputro dan Mengapa Saya Percaya Peradilan yang Adil adalah Kepentingan Kita

[Opini Peneliti ICJR] Prof. Mardjono Reksodiputro dan Mengapa Saya Percaya Peradilan yang Adil adalah Kepentingan Kita Oleh: Maidina Rahmawati, Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Jumat, 21 Mei 2021, pagi hari sekali saya mendengar kabar duka kepergian guru kita

Read More

ICJR Hormati Putusan Kasasi Jerinx: Mahkamah Agung Harus Juga Ambil Peran atasi Masalah Norma UU ITE

Pada 9 Februari 2021 lalu Jaksa Penuntut Umum (JPU) kasus I Gede Aryastina alias Jerinx mengajukan permohonan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 72/Pid.Sud/2020/PT Dps. Alasan kasasi yang diajukan hanya dikarenakan turunnya hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Jerinx, dari

Read More

Proses Kasus Ujaran Kebencian Palestina: Hukum Pidana Harus Jadi Jalan Akhir, Bukan Ajang Popularitas

Terdapat 2 kasus dimana pihak kepolisian berperan menyelesaikan perkara unggahan video yang dinilai menghina Palestina, pertama, Polisi menahan seorang petugas kebersihan berinisial HL (23) di Lombok, Nusa Tenggara Barat sejak 17 Mei 2021, yang mengunggah konten bernuansa penghinaan terhadap Palestina

Read More

Dialog Masyarakat Aliansi Nasional Reformasi KUHP: Pemerintah Harus Membuka Informasi Pembahasan Perubahan RKUHP Secara Partisipatif

Pada 6 Mei 2021, Aliansi Nasional Reformasi KUHP menyelenggarakan Dialog Masyarakat dengan tema “RKUHP: Hukum Untuk Siapa?”. Dialog Masyarakat ini diselenggarakan untuk merespon adanya rangkaian diskusi yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM tentang RKUHP di berbagai wilayah di Indonesia

Read More

MK Cabut Kewenangan Dewas KPK: Sudah Saatnya KUHAP Direvisi Untuk Memperkuat Akuntabilitas Sistem Peradilan Pidana

Kewenangan pemberian ijin penggeledahan, penyitaan, dan penyadapan yang dimiliki oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK melalui revisi UU KPK pada 2019 akhirnya dicabut oleh MK. ICJR memandang langkah ini sudah tepat diambil oleh MK untuk mengklarifikasi kedudukan Dewan KPK yang tidak

Read More

ICJR dan ELSAM : Secara Pidana, Penggunaan UU Terorisme untuk KKB di Papua Akan Menimbulkan Banyak Masalah

Pada tanggal 29 April 2021, Menkopolhukam Mahfud MD menyampaikan bahwa Pemerintah telah mengategorikan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sebagai organisasi/individu teroris berdasarkan UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme). Walaupun identifikasi kelompok KKB yang

Read More

[Siaran Pers] ELSAM dan ICJR: Penetapan KKB sebagai Teroris Tidak Tepat dan Membahayakan Keselamatan Warga Sipil di Papua

Kamis, 29 April 2021, Pemerintah Pusat melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) resmi menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan organisasi yang berafiliasi di Papua sebagai Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT). Atas dasar itu, Pemerintah

Read More