Menelisik Pasal Bermasalah Dalam UU ITE Pasal 27 Ayat (3) tentang Pencemaran Nama Baik

Pasal pencemaran nama baik di dalam UU ITE banyak mengkriminalisasi ekspresi-ekspresi yang sah dan menjadi masalah pokok dari UU ITE. Permasalahan perumusan seperti delik pokok mengenai penghinaan yang diatur dengan berbagai jenis perbuatan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Read More

Menelisik Pasal Bermasalah Dalam UU ITE Pasal 28 Ayat (2) tentang Ujaran Kebencian

Dalam implementasinya, Pasal Ujaran Kebencian di dalam UU ITE menyamakan badan hukum dengan suku, agama,dan ras yang jelas merendahkan standar yang ingin dituju oleh pasal 28 ayat (2) UU ITE dan Pasal 156 KUHP. Ketika Pasal Pencemaran Nama Baik di

Read More

Menelisik Pasal Bermasalah Dalam UU ITE Pasal 27 Ayat (1) tentang Kesusilaan

Catatan utama dari Pasal mengenai kesusilaan di dalam UU ITE adalah banyaknya korban kekerasan seksual di ruang siber yang justru diancam dipidana. Hal ini dimungkinkan karena perumus UU ITE gagal memperhatikan pengecualian-pengecualian yang bisa terjadi bagi korban kekerasan seksual, yang

Read More

Menelisik Pasal Bermasalah Dalam UU ITE Pasal 27 Ayat (4) tentang Pemerasan dan Pengancaman

Salah satu permasalahan di dalam UU ITE adalah tidak adanya mekanisme yang dapat menolong korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Sehingga dengan tingkat kriminalisasi yang tinggi dan diimplementasikan hanya berdasar cara sebuah muatan berpindah tangan, bukan menitik beratkan terhadap unsur

Read More

Perjalanan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS)

RUU PKS 2017, diserahkan kepada DPD RI, disetujui oleh 70 Anggota DPR, di sini RUU PKS 2020, hasil penyusunan masyarakat sipil, sebelum masuknya RUU PKS dalam Prolegnas Prioritas 2021, di sini RUU PKS 2021, hasil penyusunan Baleg DPR RI untuk

Read More

Penyiksaan terhadap Anak oleh Prajurit TNI, Pemulihan Korban Hal yang Utama, Proses Hukum Harus Dilanjutkan

Meskipun telah ada perdamaian dari kedua belah pihak, ICJR mendesak agar proses penegakan hukum terus berlanjut hingga penjatuhan sanksi pidana. Sebab, perbuatan tersebut telah termasuk penyiksaan yang lebih-lebih dilakukan terhadap anak yang wajib mendapatkan perlindungan dari kekerasan. Dalam proses penegakan

Read More

Tindakan Sewenang-wenang Aparat terhadap Ekspresi Warga Masih Terus terjadi: ICJR Minta Komisi III DPR RI dan Presiden Panggil Kapolri

Aparat kepolisian tidak henti-hentinya berlaku sewenang-wenang dengan menindak warga atas penyampaian ekspresi yang sah. Kali ini bahkan aparat sampai memberikan penghukuman terhadap warga Tuban yang tidak sesuai dengan prosedur hukum acara pidana. ICJR mengecam keras tindakan aparat tersebut dan meminta

Read More

[Rilis ICJR menyikapi Pidato Kepresidenan 16 Agustus 2021] Pidato Presiden Jokowi Soal Kritik dan Demokrasi: Masih Belum Nyata dalam Kebijakan dan Implementasi

“Pidato Presiden berkebalikan dengan fakta masih banyaknya tindakan aparatur negara yang menciptakan iklim ketakutan dalam berpendapat dan berekspresi di tengah-tengah masyarakat, termasuk masih bermasalahnya implementasi UU ITE dan rencana Pemerintah untuk mengesahkan RKUHP yang berisi pasal-pasal pidana pembunuh Demokrasi.” Dalam

Read More

Sidang Lanjutan Permohonan Uji Materil Pelarangan Narkotika Medis untuk Pelayanan Kesehatan: DPR Minta Pemerintah Tindak Lanjuti dengan Penelitian Ilmiah, Pemerintah Keukeuh Tolak Permohonan

Hari ini 10 Agustus 2021 agenda sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) dilanjutkan dengan mendengar keterangan dari perwakilan DPR dan Presiden terhadap permohonan uji materil tentang pelarangan narkotika Golongan 1 untuk pelayanan kesehatan. Dalam persidangan ini, DPR diwakili oleh Anggota Komisi

Read More

ICJR Kritik Proses Hukum Terhadap DC

DC yang merupakan seorang artis diperiksa kepolisian setelah melakukan aksi protes perpanjangan PPKM sambil menggunakan bikini. Aksi protes berbikini itu dilakukan di pinggir jalan di daerah Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Rabu 4 Agustus 2021. Kabid Humas Polda Metro Jaya menjelaskan

Read More
Verified by MonsterInsights