Aliansi Nasional Reformasi KUHP dan Ditjen PP Kemenkumham sepakat dorong pembahasan Rancangan KUHP

Selasa, 13 Januari 2015, Aliansi Nasional Reformasi KUHP, melakukan audiensi dengan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Ditjen PP). Rombongan Aliansi Nasional Reformasi KUHP diterima langsung oleh Dirjen PP Kemenkumham, Wicipto Setiadi. Dalam pertemuan itu, Aliansi Nasional Reformasi KUHP dan Dirjen PP bersepakat untuk bekerjasama dan mendorong pembahasan Rancangan KUHP, yang mana menjadi RUU prioritas pembahasan Pemerintah dan DPR pada Prolegnas 2015.

Terdapat beberapa rekomendasi dan masukan yang diusulkan oleh Aliansi Nasional Reformasi KUHP. Diantaranya pertama, Pemerintah dan DPR didorong untuk tidak memaksakan rekodifikasi secara menyeluruh terhadap KUHP yang berlaku saat ini. Hal tersebut potensial akan memunculkan situasi kekacauan hukum. Pemerintah dan DPR didorong untuk melakukan perubahan bertahap, seperti terlebih dahulu melakukan amandemen terhadap Buku I Rancangan KUHP.

 Kedua, Pemerintah dan DPR disarankan untuk berfokus pada pembaruan politik hukum untuk menjamin perlindungan kebebasan sipil dan warga negara, ketimbang memperdebatkan persoalan semantik dan teknis rumusan pasal per pasal. Ketiga, Pembaruan KUHP harus ditempatkan dalam kerangka mengfungsikan hukum pidana pada tatanan negara demokratis. Bukan sebaliknya, menjadi instrumen “penekan” bagi rezim yang berkuasa. Untuk itu, penyusunan Rancangan KUHP harus sedapat mungkin didekatkan pada standar baku hukum pidana modern yang pada akhirnya membuat Indonesia dapat sejajar dengan negara dan bangsa lain di dunia.

 Terakhir, terkait mekanisme pembahasan, Aliansi Nasional Reformasi KUHP merekomendasikan agar pembahasan Rancangan KUHP dilakukan dengan sistem kluster. Terutama terkait isu-isu prioritas dan penting. Pemerintah dan DPR nantinya dapat lebih berfokus pada isu dan muatan yang sifatnya substansial dan strategis. Sedangkan teknis redaksional dapat diserahkan pada Tim Perumus atau tim lain yang dibentuk untuk tujuan tersebut.

 Jauh sebelum pembahasan dimulai, Aliansi Nasional Reformasi KUHP telah merekomendasikan agar Pemerintah terlebih dahulu mengesahkan terjemahan resmi dari KUHP yang saat ini berlaku dengan Keputusan Presiden. Selanjutnya, untuk tidak menambah pekerjaan Pemerintah dan DPR, Aliansi Nasional Reformasi KUHP menyarankan agar Pemerintah dan DPR terlebih dahulu menghapus pasal-pasal yang sudah tidak relevan lagi untuk diatur atau pasal-pasal yang telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi. Pasal-pasal tersebut diantaranya adalah delik penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden , penghinaan terhadap pejabat publik, dan beberapa delik lainnya.

 Selanjutnya Pemerintah dan DPR patut memastikan bahwa pembahasan-pembahasan dilakukan secara efektif, berkualitas, dan partisipatif. Aliansi Nasional Reformasi KUHP senantiasa melakukan pengawalan dan advokasi serta memberikan masukan-masukan yang kritis dan positif terhadap upaya pembaruan KUHP.

Aliansi Nasional Reformasi KUHP, ELSAM, ICJR, AJI, LBH Pers, Imparsial, KontraS, ICW, HuMA, Wahid Institute, LeIP, LBH Jakarta, PSHK, Arus Pelangi, HRWG, YLBHI, Demos, SEJUK, LBH APIK, LBH Masyarakat, KRHN, MAPPI FH UI, ILR, ICEL, Desantara, WALHI, Yayasan Tifa, TURC, Jatam


Tags assigned to this article:
Aliansi Nasional Reformasi KUHPhukum pidanaKUHP

Related Articles

Pasal 66 dan 89 Rancangan KUHP 2015 Relevan Digunakan, Presiden Jokowi Sebaiknya Tunda Eksekusi Mati

Aliansi Nasional Reformasi KUHP, yang terdiri dari berbagai organisasi masyarakat yang fokus pada advokasi Rancangan KUHP, mendesak Presiden Jokowi agar

ICJR Minta Pemerintah dan DPR Berhati-hati Dalam Menentukan Jangka Waktu Penangkapan di RUU Terorisme

Pemerintah dan DPR kembali melanjutkan pembahasan RUU Terorisme pada 31 Mei 2017 di Ruang Rapat Panja RUU Terorisme DPR. Pembahasan

[Rilis Koalisi Serius] Koalisi Desak Transparansi Proses dan Partisipasi Publik Secara Kolaboratif Dalam Menyusun Revisi UU ITE

Polemik UU ITE belum selesai. Setelah sebelumnya dipastikan tidak akan dicabut, kini pemerintah berambisi merevisinya. Ini akan jadi jilid ketiga

Verified by MonsterInsights