Aliansi Nasional Reformasi KUHP Dukung Pasal Rekomendasi Pemerintah Mengenai Pencabulan dalam RKUHP

Perbuatan cabul di depan umum, menyertakan pemaksaan, mengandung unsur pornografi dan bisa dipublikasikan adalah perbuatan pidana yang bisa dilakukan siapa saja tidak hanya kelompok dengan orientasi seksual berbeda.

Pada 30 Mei 2018, lalu Pemerintah dan Panitia Kerja DPR untuk Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengadakan rapat lanjutan pembahasan RKUHP. Dalam rapat tersebut pihak pemerintah menjabarkan beberapa hal yang menjadi pending issues dalam pembahasan RKUHP.

Salah satu perbaikan pasal usulan Pemerintah yang juga menjadi perhatian Aliansi Nasional Reformasi KUHP adalah ketentuan pidana dalam Bab XVI tentang Tindak Pidana Kesusilaan. Pada awal Januari 2018, pasca putusan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pengujian UU tentang perluasan delik-delik tentang kesusilaan dalam KUHP untuk mengkriminalisasi perbuatan cabul sesama jenis, timbul wacana dari pihak perumus RKUHP untuk mengkrimnaliasi hubungan seksual sesama jenis. Wacana tersebut dilakukan dengan mengubah rumusan Pasal 495 tentang perbuatan cabul sesama jenis terhadap anak (dalam naskah RKUHP 2015). Saat itu diwacanakan untuk mengkriminalisasi semua hubungan seksual sesama jenis dengan memberikan 4 syarat, yaitu apabila perbuatan cabul tersebut dilakukan di depan umum, ada unsur paksaan, dipublikasikan dan mengandung unsur pornografi.

Sedari awal Aliansi Nasional Reformasi KUHP menolak adanya rumusan tersebut. Walaupun pihak perumus RKUHP berkelit bahwa pasal tersebut tidak menyasar orientasi seksual seseorang dengan merumuskan kondisi-kondisi tertentu. Aliansi Nasional Reformasi KUHP menilai bahwa hadirnya wacana rumusan tersebut bertendensi kuat menyasar kelompok orientasi seksual berbeda, sehingga menjadi sangat diskriminatif.

Langkah yang cukup progresif ditunjukkan oleh perumus RKUHP. Pada draft 28 Mei 2018 pemerintah merekomendasikan perubahan yang cukup signifikan mengenai rumusan pasal kriminalisasi hubungan sesama jenis ini. Pasal 454 (draft 8 Maret 2018) yang mengatur tentang tindak pidana pencabulan sesama jenis dihapus dan mengintegrasikan pasal tersebut pada Pasal 451 tentang Percabulan. Pada catatan tim pemerintah di draft 28 Mei 2018 dijelaskan bahwa perbuatan cabul dalam ketentuan ini dilakukan dengan orang yang sama jenis kelaminnya atau orang yang berbeda jenis kelaminnya. Yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” sendiri pihak perumus menyatakan sebagai segala perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, kesopanan,  atau perbuatan lain yang tidak senonoh, dan selalu berkaitan dengan nafsu birahi atau seksualitas.

Aliansi Nasional Reformasi KUHP mendukung perubahan tersebut, bahwa pada akhirnya tim perumus RKUHP mengamini bahwa perbuatan cabul di depan umum, menyertakan pemaksaan, mengadung unsur pornografi dan bisa dipublikasikan adalah perbuatan pidana yang bisa dilakukan siapa saja dan hal tersebut sudah ada sejak lama bahkan dalam KUHP (WvS) yang berlaku pada saat ini. Merumuskan unsur dengan spesifik mengkriminalkan kelompok seksual berbeda jelas menunjukkan adanya diskriminasi terhadap warga negara dan bertentangan dengan tujuan dari hukum pidana itu sendiri

Kami memahami, tidak semua orang orang memiliki kesempatan untuk menjadi pendukung dari ICJR. Namun jika anda memiliki kesamaan pandangan dengan kami, maka anda akan menjadi bagian dari misi kami untuk membuat Indonesia memiliki sistem hukum yang adil, akuntabel, dan transparan untuk semua warga di Indonesia tanpa membeda – bedakan status sosial, pandangan politik, warna kulit, jenis kelamin, asal – usul, dan kebangsaan.

Hanya dengan 15 ribu rupiah, anda dapat menjadi bagian dari misi kami dan mendukung ICJR untuk tetap dapat bekerja memastikan sistem hukum Indonesia menjadi lebih adil, transparan, dan akuntabel

Klik taut berikut ini

 


Tags assigned to this article:
hukum pidanakesusilaanRancangan KUHPRKUHP

Related Articles

Peraturan Pelaksana UU SPPA Tidak Jelas Keberadaannya

ICJR secara resmi mengirimkan surat permohonan keterbukaan informasi publik kepada Kementerian Hukum Dan HAM serta Lembaga Negara dan Kementerian terkait

ICJR Apresiasi Penundaan Eksekusi Putusan Ibu Nuril

Kasus Ibu Nuril tidak dapat diberikan Grasi karena syarat grasi salah satunya hanya untuk kasus yang dijatuhi pidana lebih dari

Indonesia: Repeal or revise all provisions in the new Aceh Islamic Criminal Code that violate human rights

Amnesty International and the Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) are gravely concerned about the passage of the Aceh Islamic