ALIANSI NASIONAL REFORMASI KUHP : Model Pembahasan Rancangan KUHP di DPR Perlu Terobosan Baru

Sejak kesepakatan antara DPR dan pemerintah dalam Progam Legislasi Nasional(Prolegnas) 2015 memprioritaskan kembali Rancangan KUHP sebagai prioritas pembahasan tahun 2015, sampai saat ini Proses Rancangan KUHP KUHP 2015  masih berada di tangan pemerintah. Pemerintah belum juga  menyelesaikan versi terbaru dari Rancangan KUHP  tahun 2015 termasuk naskah Akademisnya, sedangkan posisi DPR sendiri masih menunggu naskah tersebut.

Aliansi mengingatkan,sementara proses finalisasi Rancangan KUHP, DPR dan Pemerintah perlu mempersiapan diri terhadap proses pembahasan RUU tersebut.  Pemerintah dan DPR harus meyadari bahwa  Rancangan KUHP bukan seperti seperti rancangan lainnya. Rancangan KUHP memiliki karakter yang berbeda dari RUU lain, pertama dari segi bentuknya saja RUU berencana akan menghasilkan sebuah Kitab Kodifikasi. Kemudian jumlah pasal hampir 800 Pasal  yang penuh dengan isu krusial,  perhatian publik  juga cukup  besar termasuk, masyarakat umum, profesional akademisi, masyarakat sipil dan aparat penegak hukum

Berdasarkan pengalaman pembahasan model model RUU di DPR termasuk pembahasan Rancangan KUHP di tahun 2013-2014 lalu. Aliansi menilai ada banyak tantangan yang akan di hadapi oleh Pemerintah  dan DPR. Tantangan Pertama adalah Waktu yang  terbatas;  karena periode kerja pembahasan 2015 hanya tersisa kurang lebih 5 bulan efektif, Tantangan kedua  anggaran pembahasan yang minim terutama di pihak pemerintah,Tantangan ketiga adalah prioritas kerja anggota DPR yang terpecah dengan pembahasan RUU Prioritas Lainnya, Tantangan keempat adalahmuatan substansi RUU yang berat, termasuk jumlah pasalnya yang besar, dan Tantangankelima adalahmodel pembahasan dengan model biasa yang selama ini digunakan oleh DPR.

Kelima tantangan ini nantinya yang sangat mempengaruhi hasil pembahasan Rancangan KUHP apakah dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan cita cita perumus KUHP atau justru malah kembali terpental seperti tahun 2014.  Oleh karena itu Aliansi menyatakan  bahwa kegagalan pembahasan Rancangan KUHP di tahun 2013-2014 harus dijadikan pengalaman bagi pembahasan Rancangan KUHP tahun ini  Oleh karena itu ALIANSI, merekomendasikan harus ada terobosan baru termasuk  beberapa prasyarat  kunci yakni

Pertama harus ada perubahan model pembahasan di DPR, Aliansi merekomendasi pembahasan di DPR harus lebih efektif, fokus, dan terencana. Misalnya harus ada kelompok kerja  khusus RUU KUHP di DPR yang tidak bekerja paruh waktu untuk pembahasan RUU Lainnya. Perlu juga di bentuk Panel ahli Pemerintah dan DPR untuk membantu Proses perdebatan dan Pembahasan. Pemerintah dan DPR menyepakati pembahasan bertahap terhadap Rancangan KUHP misalnya Prioritas Pembahasan tahun 2015 hanya pada Buku I RUU KUHP lalu di susul Buku II di tahun selanjutnya.

Kedua diperlukan biaya pembahasan yang cukup dan berimbang antara pemerintah dan DPR. Ditengarai Biaya Pemerintah untuk Pembahsan RUU KUHP tidak sebanding dengan anggaran DPR ,

Ketigatempat pembahasan  juga sebaiknya di fokuskan di Gedung DPR, sehingga Masyarakat dapat mengikuti setiap tahap pembahasan. Karena biasanya pembahasan juga dilakukan di Hotel berbintang tanpa akses publik yang memadai.

Model Pembahasan juga memerlukan prasyarat penting  yakni pemerintah dan DPR juga harus membuka akses yang seluas-luasnya atas rancangan tersebut kepada publik. Dengan cara seperti inilah maka  akan mengurangi sikap defensif  publik kepada rancangan versi pemerintah ini. sekaligus memupus kecurigaan  kepada pemerintah atas kepentingan tertentu dalam memprioritaskan Rancangan KUHP pada Prolegnas tahun ini.


Tags assigned to this article:
hukum pidanaKUHPpidanareformasi kuhp

Related Articles

ICJR: Qanun Jinayat mengakibatkan Kemunduran Hukum Pemidanaan Indonesia dan menambah beban Indonesia di Forum Anti penyiksaan Internasional

Akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), pada Sabtu (27/09) dinihari, mengesahkan perda syariat Islam yang akan berlaku tidak hanya bagi

ICJR Minta Narasi Extrajudical Killing Dihentikan

ICJR mengingatkan aparat untuk tidak mengesampingkan peraturan penggunaan kekuatan oleh kepolisian khususnya dalam menangani kejahatan jalanan termasuk yang diduga dilakukan

ICJR Pertanyakan Kapolri terkait Laporan Penghinaan Adrianus Meliala ke Bareskrim

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mempertanyakan tindakan Kapolri, Jend (Pol) Sutarman, yang melaporkan Adrianus Meliala –anggota Kompolnas- ke Bareskrim