Posts From admin
Back to homepageApakah Frasa Dalam Suatu Ketentuan Perundang-undangan Adalah Kewenangan MK?
JAKARTA – Sidang panel pertama permohonan pengujian Pasal I Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam KUHP Sebagaimana Telah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang dengan UU No. 1 Tahun 1961 Terhadap UUD 1945, telah berlangsung Rabu, tanggal
Read MoreUtamakan Pendekatan Persuasif Sebelum Melakukan Tindakan Represif
Demonstrasi, merupakan salah satu cara menyalurkan aspirasi rakyat yang hingga saat ini dirasa masih efektif dan mampu mempengaruhi para pengambil kebijakan, para pemilik kewenangan, atau penguasa. Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi (BBM) telah menuai banyak penolakan di
Read MoreSaat Legislasi Tindak Pidana Tidak Lagi Jelas di Rumuskan
Suatu tindakan yang hendak dikriminalisasi mestinya harus dirumuskan dengan jelas dan tegas, sehingga tidak ada keraguan bagi orang yang terkena masalah, sesungguhnya perbuatan manakah yang dilarang menurut UU yang berlaku. Namun salah satu masalah klasik yang terjadi di Indonesia jelas
Read MoreAturan Penahanan Pra-Persidangan Masih Lemah
“Menguji keabsahan penahanan lebih sekadar formalitas. Akibatnya, tempat penahanan overcrowded.“ Penahanan pada prinsipnya merupakan pembatasan hak asasi manusia. Penahanan yang dilakukan polisi dan jaksa tanpa izin pengadilan semakin membuat penahanan sulit dikontrol. Kalaupun ada mekanisme praperadilan, sebagian besar upaya hukum
Read MoreMS vs. Negara Republik Indonesia
“pemidanaan pada dasarnya bukan merupakan balas dendam ataupun memenjarakan pelaku” (Mahkamah Agung RI Putusan No 1104 K/Pid/2010) Dalam anotasi kali ini, fokus kami adalah pada alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Fokus kami tersebut didasarkan atas keprihatinan
Read MoreET vs. Negara Republik Indonesia
Kasus Posisi Putusan Mahkamah Agung No. 38 PK/Pid/2009 adalah putusan terhadap Terdakwa ET (23 tahun) yang berdomisili di Bandung. Oleh Jaksa Penuntut Umum (selanjutnya akan disebut JPU), Terdakwa telah didakwa secara alternatif atas perbuatan yang disangkakan padanya. Dimana dalam dakwaan
Read MoreMenghidupkan kembali Tindak Pidana Ringan dalam KUHP
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan induk peraturan hukum pidana positif Indonesia yang secara tegas diberlakukan sejak tahun tahun 1946 melalui UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana indonesia. Pada 1960, Presiden mengeluarkan penetapan melalui Perppu No. 16
Read MoreICJR Apresiasi MA tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP melalui PERMA 2/2012
Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengalami beberapa proses penyesuaian baik yang dilakukan melalui proses legislasi di DPR ataupun yang dilakukan melalui intervensi di Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, perubahan terkait nilai kerugian dalam tindak pidana ringan di KUHP diubah
Read MoreSituasi dan Kondisi Penahanan di Indonesia: “Overkapasitas Menjadi Pemicu Utama Terjadinya Kerusuhan”
#diktum adalah program diskusi online bulanan yang dilakukan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dengan bekerjasama dengan dengerinradio.com dan ICT Watch dengan menggunakan media online, dimana masyarakat dapat berpartisipasi dengan menggunakan radio streaming dan video streaming dan dapat mengajukan pertanyaan
Read MoreTimes vs. H.M. Soeharto (PK)
Kasus Posisi Kasus ini berawal ketika majalah Time terbitan Edisi Asia tanggal 24 Mei 1999 Vol. 153 No. 20 memuat pemberitaan dan gambar tentang Penggugat dengan judul sampul “SUHARTO INC. How Indonesia’s longtime boss built a family fortune” (terjemahan bebas
Read More
