Posts From erasmus
Back to homepage
erasmus
Pemerintah Undang ICJR bahas RUU Anti Penyiksaan
Harus diakui, masih terjadinya praktik penyiksaan di Indonesia tidak lepas dari kelamahan peraturan perundang-undangan yang ada untuk melakukan pencegahan, penegakan hukum maupun perlindungan terhadap korban penyiksaan. Membentuk peraturan perundang-undangan anti penyiksaan merupakan hutang Indonesia. Saat ini agenda RUU KUHP dan
Read More
ICJR Jalani Sidang Pertama Permohonan Pengujian Pasal 245 UU MD3
Kamis, 28 Agustus 2014, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) telah melaksanakan sidang perdananya terkait dengan Pengujian Pasal 245 UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) di Mahkamah Konstitusi (MK). Seperti telah diketahui sebelumnya, bahwa
Read MoreJudicial Review on Internet Censorship en Route
Less than a month after the Minister of Communications and Information Technology (Menkominfo) issued a policy on internet censorship, civil society groups are already planning to file a judicial review against the policy. Included in the Menkominfo Regulation No. 19
Read More
Koalisi Minta Pembahasan RUU Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi, Selesai di Periode Akhir DPR Tahun 2009-2014
Pada tanggal 16 Agustus 2014, DPR RI akan memulai masa masa sidang ke I , sampai dengan tanggal 30 September 2014. Persidangan ini dapat dikatakan sebagai masa persidangan terakhir anggota DPR Periode 2009-2014. Dalam masa persidangan terakhir ini, tercatat sejumlah
Read More
Justice Collaborator (JC) Layak Dapat Vonis Percobaan
–Vonis Ringan untuk Hendra sebagai JC, berdampak positif bagi pemberantasan korupsi – Perkara korupsi Videotron di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) sudah masuk masa persidangan, dan dalam waktu dekat akan ada putusan bagi terdakwa Hendra Saputra, office boy yang
Read More
ICJR: Problem Pasal 111 dan 112 UU Narkotika terhadap Pengguna narkotika, Harus Menjadi Perhatian Serius
Isu penggunaan Pasal 111 dan 112 UU Narkotika terhadap pengguna narkotika kembali mengemuka akhir-akhir ini. Beberapa kasus yang diangkat media terkait putusan bebas pengguna narkotika, salah satunya Syafrizal Abu Bakar oleh Mahkamah Agung (MA) melalui putusannya No. 1174 K/Pid.Sus/2012, menimbulkan
Read MoreMinors tried under new Juvenile Law
The Jakarta Post – After a long delay, the 2012 Juvenile Justice System Law has been implemented in the South Jakarta SMA 3 high school bullying case, making that trial the first in Indonesia to employ the reformed law. Before
Read MoreICJR: MA Layak Diapresiasi Terkait Keluarnya Perma Diversi
WARTA KOTA, PASAR MINGGU – Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyambut baik dan memberikan apresiasi terhadap Mahkamah Agung (MA) menyusul keluarnya Peraturan MA (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).
Read MoreInfrastruktur UU SPPA Harus Segera Disiapkan
Infrastruktur pendukung yang wajib disiapkan pemerintah antara lain LPKA dan LPKS. Sinar Harapan – JAKARTA – Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Susanto mengatakan, pemerintah harus segera menyiapkan infrastruktur yang terkait pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Read MoreMA terbitkan Perma Diversi Peradilan Anak
Kontan.co.id – JAKARTA. Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Peraturan MA (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang ditandatangani oleh Ketua MA Hatta Ali pada 24 Juli 2014 lalu. Perma ini dikeluarkan
Read More