Belum Ada Peraturan Pelaksana, UU Sistem Peradilan Anak Tak Bergigi

beritasatu.com – Jakarta – Pemerintah diminta segera menyiapkan peraturan pelaksana Undang-Undang (UU) Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Pasalnya bakal disahkan pada 31 Juli, belum satu pun peraturan pemerintah (PP) atau peraturan presiden (perpres) yang menjadi mekanisme dijalankannya UU tersebut.

“Bagaimana mungkin UU-nya mau diberlakukan tapi tak satu pun peraturan pelaksanaannya dibuat. Tanpa adanya peraturan pelaksana, UU SPPA tidak akan optimal,” kata Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) melalui rilis, Rabu (30/7).

Padahal menurutnya pemberlakukan UU tersebut mendesak dan penting mengingat selama ini anak-anak tidak ditangani dengan tepat saat harus berhadapan dengan kasus hukum.

Berdasarkan penelitian ICJR terhadap 115 putusan pengadilan anak se-Jakarta pada 2012, terdapat data di mana 113 putusan diantaranya dijatuhi pidana. Dari 113 putusan pidana tersebut kemudian didapatkan rincian 109 putusan menjatuhkan pidana penjara dan 4 putusan menjatuhkan pidana percobaan.

“Gambaran dari praktik selama ini mengindikasikan bahwa penjatuhan pidana, terutama pidana penjara masih merupakan pilihan utama dari putusan pengadilan anak. Setidaknya dengan adanya UU SPPA, pemenjaraan pada anak bisa dihindarkan,” lanjutnya.

Selain menyiapkan peraturan pelaksana, ICJR juga meminta agar fasilitas secara fisik untuk mengakomodasi UU SPPA ini segera disiapkan. Selain itu harus dilakukan sosialisasi dan pemantauan kepada pihak-pihak yang terkait baik penegak hukum hingga sistem peradilan tersebut.

“Pemerintah masih memiliki kewajiban dalam mengeluarkan setidaknya 6 (enam) PP dan 2 (dua) Perpres untuk pelaksanaan UU SPPA, kewajiban tersebut telah diamanatkan dalam berbagai pasal di UU SPPA,” kata dia.