Catatan dan Pendapat Hukum ICJR terhadap Kasus Heri Budiawan als Budi Pego

Kasus Heri Budiawan alias Budi Pego di PN Banyuwangi ini cukup menarik, karena dalam pengamatan ICJR, ini adalah kasus pertama yang diadili berdasarkan ketentuan Pasal 107a UU No 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP terkait dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara. Hal menarik lainnya kasus ini tidak juga bisa dilepaskan dari sengketa lingkungan hidup antara masyarakat dengan korporasi yang beroperasi di lingkungan tersebut. Sebelumnya meskipun terjadi banyak persekusi ataupun perkara terkait komunisme, namun tak ada satupun yang diadili di Pengadilan. Kasus Adlun Fikri yang mempromosikan kaos Pecinta Kopi Indonesia (PKI) juga tidak berlanjut ke Pengadilan, padahal ia sempat ditangkap dengan tuduhan anti komunisme berdasarkan UU No 27 Tahun 1999.

Dalam kasus ini, ICJR berupaya melakukan “intervensi” melalui “Amicus Curiae” atau yang dalam perkara ini kami coba terjemahkan melalui frasa “Pendapat Hukum”. Kedudukan “Pendapat Hukum” walapun masih tidak terlampau tegas dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, namun model intervensi ini adalah yang paling mungkin dilakukan oleh ICJR untuk memproduksi dan mendistribusikan pengetahuan kepada para pihak yang berkepentingan dalam persidangan.

Fokus dari Pendapat Hukum ini diletakkan pada 3 hal yaitu : (1) kedudukan bukti elektronik; (2) kedudukan keterangan saksi dengan surat dakwaan; dan (3) elaborasi terhadap Pasal 107 a KUHP. Dalam pandangan ICJR, ketiga hal ini adalah porsi yang menentukan ketika PN Banyuwangi memutuskan bahwa Budi Pego bersalah karena melanggar Pasal 107 a KUHP.

Unduh Disini

Kami memahami, tidak semua orang orang memiliki kesempatan untuk menjadi pendukung dari ICJR. Namun jika anda memiliki kesamaan pandangan dengan kami, maka anda akan menjadi bagian dari misi kami untuk membuat Indonesia memiliki sistem hukum yang adil, akuntabel, dan transparan untuk semua warga di Indonesia tanpa membeda – bedakan status sosial, pandangan politik, warna kulit, jenis kelamin, asal – usul, dan kebangsaan.

Hanya dengan 15 ribu rupiah, anda dapat menjadi bagian dari misi kami dan mendukung ICJR untuk tetap dapat bekerja memastikan sistem hukum Indonesia menjadi lebih adil, transparan, dan akuntabel

Klik taut berikut ini



Related Articles

Mengurai Implementasi dan Tantangan Anti-Pencucian Uang di Indonesia

Kejahatan pencucian uang sudah menjadi salah satu kejahatan yang mendapatkan perhatian secara serius dari masyarakat Internasional. Kejahatan ini selalu menyertai

Laporan Penilaian Penerapan Prinsip Fair Trial di Indonesia 2018

Selamat tahun baru 2019! Tentu mengawali tahun yang baru seringkali diikuti dengan mengevaluasi perjalanan selama tahun sebelumnya dan merancang resolusi

Tinjauan Atas Non-Imposing of a Penalty/Rechterlijk Pardon/dispensa de pena dalam R KUHP serta Harmonisasinya dengan R KUHAP

Ada suatu pertanyaan penting “bagaimana jika seorang terdakwa dinyatakan bersalah dan terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai pasal 183 KUHAP,

Verified by MonsterInsights