Catatan dan Pendapat Hukum ICJR terhadap Kasus Heri Budiawan als Budi Pego

Kasus Heri Budiawan alias Budi Pego di PN Banyuwangi ini cukup menarik, karena dalam pengamatan ICJR, ini adalah kasus pertama yang diadili berdasarkan ketentuan Pasal 107a UU No 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP terkait dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara. Hal menarik lainnya kasus ini tidak juga bisa dilepaskan dari sengketa lingkungan hidup antara masyarakat dengan korporasi yang beroperasi di lingkungan tersebut. Sebelumnya meskipun terjadi banyak persekusi ataupun perkara terkait komunisme, namun tak ada satupun yang diadili di Pengadilan. Kasus Adlun Fikri yang mempromosikan kaos Pecinta Kopi Indonesia (PKI) juga tidak berlanjut ke Pengadilan, padahal ia sempat ditangkap dengan tuduhan anti komunisme berdasarkan UU No 27 Tahun 1999.

Dalam kasus ini, ICJR berupaya melakukan “intervensi” melalui “Amicus Curiae” atau yang dalam perkara ini kami coba terjemahkan melalui frasa “Pendapat Hukum”. Kedudukan “Pendapat Hukum” walapun masih tidak terlampau tegas dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, namun model intervensi ini adalah yang paling mungkin dilakukan oleh ICJR untuk memproduksi dan mendistribusikan pengetahuan kepada para pihak yang berkepentingan dalam persidangan.

Fokus dari Pendapat Hukum ini diletakkan pada 3 hal yaitu : (1) kedudukan bukti elektronik; (2) kedudukan keterangan saksi dengan surat dakwaan; dan (3) elaborasi terhadap Pasal 107 a KUHP. Dalam pandangan ICJR, ketiga hal ini adalah porsi yang menentukan ketika PN Banyuwangi memutuskan bahwa Budi Pego bersalah karena melanggar Pasal 107 a KUHP.

Unduh Disini

Kami memahami, tidak semua orang orang memiliki kesempatan untuk menjadi pendukung dari ICJR. Namun jika anda memiliki kesamaan pandangan dengan kami, maka anda akan menjadi bagian dari misi kami untuk membuat Indonesia memiliki sistem hukum yang adil, akuntabel, dan transparan untuk semua warga di Indonesia tanpa membeda – bedakan status sosial, pandangan politik, warna kulit, jenis kelamin, asal – usul, dan kebangsaan.

Hanya dengan 15 ribu rupiah, anda dapat menjadi bagian dari misi kami dan mendukung ICJR untuk tetap dapat bekerja memastikan sistem hukum Indonesia menjadi lebih adil, transparan, dan akuntabel

Klik taut berikut ini



Related Articles

IS Vs. PT FAM dkk

Kasus Posisi Bermula dari rencana Redaksi yang ingin menerbitkan edisi khusus yang berisikan profil beberapa pengacara. Usulan itu kemudian dibahas

Pidana Mati dan Posisi Indonesia terhadap Resolusi Majelis Umum PBB dan Resolusi Dewan HAM PBB

Majelis Umum PBB telah mengukuhkan dan menegaskan posisinya menolak hukuman mati pada Desember 2007 ketika Majelis Umum mengadopsi resolusi pertama

Joint Stakeholders Report on Issues Relating to the Revision of Penal Code and Situation of Torture in Indonesia

In previous UPR session in 2012, Indonesia received a number of recommendations from other member States, one of which specifically