ICJR | Alert

Alert

Workshop Kaukus Akademik Reformasi Kebijakan Narkotika untuk Penyusunan Modul Ajar Kebijakan Narkotika di Indonesia

22/09/2023

Jakarta, 8 Agustus 2023 – Institute for Criminal Justice Reform menyelenggarakan workshop dengan Kaukus Akademik untuk Reformasi Kebijakan Narkotika sebagai rangkaian untuk memperluas diskursus tata kelola narkotika pada tingkat akademik. Workshop ini merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan Kaukus Akademik

Laporan Kantor Komisaris HAM PBB tentang Kebijakan Narkotika: Acuan Kuat untuk Proses Revisi UU Narkotika di Indonesia

21/09/2023

Pada 20 September 2023 diluncurkan laporan terbaru dari Kantor Komisaris HAM PBB tentang Tantangan Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Seluruh Aspek terkait Narkotika. Laporan ini disusun atas perintah dari Dewan HAM PBB untuk disampaikan pada Sidang Umum pada sesi 52/24.

JKRN Menanggapi Ratas Presiden tentang Narkotika: Dengan Dekriminalisasi pada Revisi UU Narkotika Beban Lapas Akan Hilang 40%

12/09/2023

Terobosan tersebut adalah dekriminalisasi penggunaan narkotika, mengatasi overcrowding, merangkul pengguna narkotika, jangka panjang, menghadirkan pendidikan jujur tentang narkotika dan mencegah penggunaan narkotika secara berbahaya. Senin, 11 September 2023, Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas (ratas) terkait dengan pemberantasan dan penanganan

Tindakan Polisi Di Pulau Rempang Berlebihan, Stop Penggunaan Gas Air Mata dalam Pengendalian Massa dan Huru-Hara.

11/09/2023

Setidaknya hingga kemarin, Kamis, 7 September 2023, aparat gabungan (TNI, Polri, Satpol PP dan Pengamanan BP Batam) masih terus merangsek masuk ke perkampungan masyarakat di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Kedatangan aparat gabungan tersebut ke Pulau Rempang adalah untuk memasang

Polri Anti Pemberantasan Korupsi: Segera Pecat Napoleon Bonaparte!

31/08/2023

Instruksi Presiden Joko Widodo pada bulan Februari silam kepada jajaran aparat penegak hukum agar tidak pandang bulu dalam memberantas korupsi, rasanya tidak diindahkan oleh institusi Kepolisian Republik Indonesia. Betapa tidak, komitmen anti korupsi korps bhayangkara tersebut layak dipertanyakan menyusul keputusan

Darurat Reformasi Peradilan Militer: Kejahatan Anggota Paspampres Harus Diadili di Peradilan Umum

28/08/2023

Kasus penculikan dan pembunuhan di luar hukum yang dilakukan oleh oknum anggota Paspampres terhadap warga Aceh bernama Imam Masykur adalah bentuk kejahatan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Koalisi mendesak agar proses hukum terhadap oknum anggota Paspampres itu dilakukan

Proses Pidana yang Hanya Ditujukan untuk Pembungkaman Publik Harus Dihentikan

02/08/2023

Rocky Gerung dilaporkan oleh sejumlah pihak karena ucapannya yang mengkritik Presiden Joko Widodo. Sekjen PDIP juga menyinggung ucapan Rocky Gerung yang disisipi makian sebagai bentuk penghinaan bukan kritik. Rocky pun dilaporkan dua kali oleh dua kelompok relawan yang berbeda dengan

ICJR Luncurkan Studi Kelembagaan Organisasi Advokat di Indonesia untuk Mendorong Revisi UU Advokat agar Menerapkan Standarisasi, Memperkuat Akuntabilitas dan Nilai-Nilai Ideal Profesi Advokat

31/07/2023

ICJR pada Kamis 27 Juli 2023 secara resmi meluncurkan hasil kajian yang berjudul “Menerapkan Standarisasi, Memperkuat Akuntabilitas dan Nilai-Nilai Ideal Profesi Advokat: Studi Kelembagaan Organisasi Advokat di Indonesia”. Peluncuran buku sekaligus acara diskusi diselenggarakan dalam bentuk seminar secara luring di

Kasus TPPO Penjualan Ginjal di Kamboja: Perlu Peran Aktif Jaksa Sedari Awal untuk Memastikan Penyidikan Kasus Tuntas sampai Pelaku Intelektual dan Hak Korban Diakomodir

28/07/2023

Sekitar seminggu lalu publik tiba-tiba dihebohkan dengan pengungkapan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menjual organ ginjal di Kamboja, dengan tempat penampungan korban di Bekasi, dan keberangkatan melalui Bali. Dalam kasus ini, Polda Metro Jaya telah menetapkan 12 orang

Menerapkan Standardisasi, Memperkuat Akuntabilitas dan Nilai-Nilai Ideal Profesi Advokat: Studi Kelembagaan Organisasi Advokat di Indonesia

27/07/2023

ICJR telah menyusun studi yang menemukan gap antara mandat UU Advokat mengenai fungsi organisasi advokat (OA) untuk meningkatkan kualitas profesi advokat dengan praktik lapangan dari organisasi-organisasi dalam menjalankan fungsinya tersebut yang tidak merujuk pada satu sistem yang terstandardisasi. Hal tersebut

1 2 3 … 96

Alert

Loading, Please Wait!