Pernyataan Politik Tidak Bisa Dikriminalisasi, ICJR Serukan Penghapusan Pidana Penghinaan

Kisruh pernyataan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana melalui twitter tentang #advokatkorup telah memancing reaksi keras dari banyak kalangan termasuk dalam kalangan advokat. Bahkan salah seorang advokat, OC Kaligis, telah melaporkan Denny Indrayana ke Polda Metro Jaya karena menganggap

Read More

Utamakan Pendekatan Persuasif Sebelum Melakukan Tindakan Represif

Demonstrasi, merupakan salah satu cara menyalurkan aspirasi rakyat yang hingga saat ini dirasa masih efektif dan mampu mempengaruhi para pengambil kebijakan, para pemilik kewenangan, atau penguasa. Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi (BBM) telah menuai banyak penolakan di

Read More

Menghidupkan kembali Tindak Pidana Ringan dalam KUHP

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan induk peraturan hukum pidana positif Indonesia yang secara tegas diberlakukan sejak tahun tahun 1946 melalui UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana indonesia. Pada 1960, Presiden mengeluarkan penetapan melalui Perppu No. 16

Read More

ICJR Apresiasi MA tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP melalui PERMA 2/2012

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengalami beberapa proses penyesuaian baik yang dilakukan melalui proses legislasi di DPR ataupun yang dilakukan melalui intervensi di Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, perubahan terkait nilai kerugian dalam tindak pidana ringan di KUHP diubah

Read More

Peluncuran Program Diskusi Online Tentang Hukum #diktum

Peluncuran Program Diskusi Online Tentang Hukum #diktum Kerjasama antara ICJR – ICT Watch – dengerinradio.com Jakarta, 19 Januari 2012 Kemajuan teknologi terus berkembang pesat seiring kemajuan peradaban masyarakat. Akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan memperoleh dan menyampaikan informasi, serta media berekspresi

Read More

Peluncuran Situs ReformasiDefamasi.net sebagai Pusat Dukungan Sumber Daya untuk Reformasi Hukum Defamasi di Indonesia

Siaran Pers: Peluncuran Situs ReformasiDefamasi.net sebagai Pusat Dukungan Sumber Daya untuk Reformasi Hukum Defamasi di Indonesia Setelah 1998, Indonesia melakukan beragam reformasi kebijakan hukum dalam bidang HAM. Disamping UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Negara melalui sistem hukumnya juga

Read More

Siaran Pers Bersama: RUU Intelejen Masih Prematur, Penyadapan Intelejen Harus Diatur di UU Tata Cara Penyadapan

Siaran Pers Bersama Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) RUU Intelejen yang saat ini tengah dibahas bersama antara pemerintah dan DPR telah menyulut kontroversi di tengah–tengah masyarakat. Salah satu kontroversi yang muncul adalah adanya

Read More

Usulan Pembentukan Komisi Etik dan Penonaktifkan Anggota LPSK atas nama Sdr. Ketut Sudiharsa dan Sdri. Myra Diarsi

No: 01/Koalisi Perlindungan Saksi/XI/2009 Kepada Abdul Haris Semendawai Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Di Jakarta Dengan Hormat, Terungkapnya rekaman antara Sdr. Ketut Sudiharsa sebagai Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan Anggodo -yang diperdengarkan dalam sidang

Read More

Tindakan Penyadapan dalam Rangka Penegakan Hukum Harus Diatur Dalam UU/Hukum Acara Pidana

Siaran Pers Bersama ICJR, YLBHI, ELSAM, IMDLN Pemutaran percakapan antara Anggodo Widjoyo dengan beberapa orang yang diduga pejabat penegak hukum di Indonesia di Mahkamah Konstitusi masih menyisakan beberapa permasalahan hukum. Selain masalah otentisitas suara, persoalan keabsahan dan dasar hukum penyadapan

Read More