ICJR | Peraturan

Peraturan

UU Pemasyarakatan

08/07/2022

Untuk mendapatkan dokumen UU Pemasyarakatan yang disahkan pada Juli 2022 di sini

Pedoman Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Dan/Atau Tindak Pidana Prekursor Narkotik

22/07/2021

Pedoman Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Dan/Atau Tindak Pidana Prekursor Narkotik Unduh di sini

Pedoman Implementasi UU ITE Harus Menjadi Sinyal Penyegeraan Pembahasan Revisi UU ITE

23/06/2021

[Rilis SKB Pedoman Implementasi UU ITE] Pedoman Implementasi UU ITE Harus Menjadi Sinyal Penyegeraan Pembahasan Revisi UU ITE Pada 23 Juni 2021, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian RI menandatangani Surat Keputusan Bersama Nomor 229 Tahun

Surat Keputusan Bersama Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

23/06/2021

Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021 Nomor 154 Tahun 2021 Nomor Kb/2/Vi/2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun

[Siaran Pers Aliansi Nasional Reformasi KUHP] Rancangan KUHP dan Pasal-Pasal Pembunuh Demokrasi

10/06/2021

Pada 25 Oktober 2020 lalu, hasil Survei Indikator Politik Indonesia kepada 1.200 masyarakat di seluruh Indonesia menunjukkan 36% responden menyatakan Indonesia menjadi negara yang kurang demokratis, 47,7% responden menyatakan agak setuju bahwa warga makin takut menyatakan pendapat. Yang juga dilaporkan

Uji Materil UU Narkotika Terhadap UUD 1945 terkait Larangan Narkotika Golongan I untuk Pelayanan Kesehatan di Mahkamah Konstitusi

28/04/2021

Ketentuan UU Narkotika yang melarang penggunaan Narkotika Golongan I untuk pelayanan Kesehatan digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh 3 orang ibu dari anak dengan Cerebral Palsy. Narkotika Golongan I yang salah satunya meliputi ganja telah terbukti dalam berbagai penelitian internasional mengandung

SKB 6 Kementerian/Lembaga tentang Larangan Kegiatan dan Penggunaan Simbol/Atribut Front Pembela Islam (FPI)

30/12/2020

Pemerintah memutuskan untuk menghentikan kegiatan dan membubarkan ormas Front Pembela Islam ( FPI). Keputusan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD melalui konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam pada Rabu 30 Desember 2020 Unduh SKB 6

The National Alliance for Penal Code Reform and ICJR’s Recommendations to Determine the Sentencing Guidelines

02/02/2018

The National Alliance for Penal Code Reform and ICJR reject the use of the Delphi Method by the Government to determine the length of criminal sentences. We also request that the House of Representatives give more critical regard to these proposals

On the Inclusion of the Living Law in the Bill of Penal Code, the Government Should Fulfill the Main Purpose of the New Penal Code Is to Unify the Criminal Law

01/02/2018

The Government and The Drafting Team from House of Representatives Agreed Upon the Legality of Living Law in The New Bill of Penal Code, ICJR: The Government Should Fulfill the Main Purpose of The New Penal Code Is to Unify the Criminal

The Distribution and Framing of the Punishments in the Bill of Penal Code is Still Vague, Aliansi RKUHP Renounces a Hurried Adoption of the Bill

14/01/2018

Series #1 Adoption of the Bill of Penal Code The overcriminalization as the result of the vagueness in distributing and framing of the punishments in the Bill of Penal Code is clearly contrary to the Mr. President Joko Widodo’s mission

1 2

Peraturan

Loading, Please Wait!