Kabar ICJR
Back to homepage
ICJR Umumkan Kepengurusan Baru Periode 2020 – 2022
Susunan kepengurusan ICJR Periode 2017 – 2019 telah berakhir pada 24 Januari 2020 yang lalu. ICJR kembali mengadakan Rapat Umum Anggota untuk melakukan beberpaa pembahasan agenda penting diantaranya Pembahasan dan Pengesahan Rencana Strategis ICJR 2020 – 2024 dan pemilihan anggota
Read More
Korban Kejahatan Tak Boleh Diabaikan
Eksistensi restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia bukanlah hal baru. Karena itu diskursus keadilan restoratif pada penguatan peran korban dalam sistem peradilan pidana penting untuk diletakkan karena dalam praktik Sistem Peradilan Pidana terdapat kecenderungan dalam mengabaikan kepentingan korban.
Read More
Kilas Balik ICJR di 2019: Tantangan dan Momentum
Sebagai organisasi non profit, kontribusi terkuat Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) terletak dua hal yaitu: Pertama, fokusnya pada reformasi kebijakan pidana. Sampai saat ini tidak ada organisasi non profit lainnya yang secara konsisten bekerja di bidang khusus ini. Hal
Read More
YLBHI, ICJR dan LBH MASYARAKAT Gugat Presiden RI, Menteri Hukum dan HAM, dan DPR RI yang belum terjemahkan KUHP secara resmi ke dalam Bahasa Indonesia
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini belum diterjemahkan secara resmi ke dalam Bahasa Indonesia oleh Pemerintah, artinya hingga saat ini KUHP yang sah masih berbahasa Belanda. Padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan
Read More
Penerapan Prinsip yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana
Penerapan Prinsip yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana[1] Pendahuluan Fair trial atau peradilan yang adil adalah sebuah prinsip yang merupakan indikator dari terbangunnya masyarakat dan sistem hukum yang adil. Tanpa penerapan prinsip peradilan yang adil, orang – orang yang tak
Read More
Kasus Pemerkosaan Anak 14 tahun di Bengkulu: Deret Panjang Reviktimisasi terhadap Korban Kekerasan Seksual
Institute for Criminal Justice reform (ICJR) mengecam keras reviktimisasi korban dalam kasus pemerkosaan yang menimpa Anak 14 Tahun yang diduga dilakukan oleh 20 orang pelaku pada Tanggal 4 November 2017 di Bengkulu. Namun,melalui surat 013/LPA-Prov.BKL/XI/2017 LPA Bengkulu telah menyatakan bahwa
Read More
Untuk Tindak Pidana Khusus, Pemeriksaan Anggota DPR tidak Memerlukan Persetetujuan Tertulis dari Presiden
Sebagai pemohon yang menguji norma tersebut berdasarkan Putusan MK No. 76/PUU-XII/2014 ICJR menilai bahwa pemanggilan anggota DPR harus dengan persetujuan tertulis Presiden tidak beralasan apabila dibenturkan dengan Pasal 245 ayat (3) UU MD3. Ketua DPR, Setya Novanto kembali ditetapkan sebagai
Read More
Hak Asasi Manusia dan Kebijakan Narkotika
Laporan Lokakarya Human Right and Drug Policy, Open Society Foundation, Hong Kong, 16-20 Oktober 2017 Pada 16-20 Oktober 2017 lalu Open Society Foundation menggelar lokakarya yang bertajuk Human Rights and Drug Policy yang diselenggarakan di Departemen Kriminologi Universitas Hong Kong. Lokakarya tersebut diisi oleh
Read More
Revisi UU Narkotika Untuk Siapa?
Tiga isu utama dalam RUU Narkotika, Dekriminalisasi pengguna narkotika; Memperkuat rehabilitasi pengguna dan pecandu Narkotika; dan Penyelesaian masalah fair trial di dalam peradilan pidana Pada 02 November 2017 di Cikini Jakarta Pusat, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) bersama beberapa lembaga
Read More
Manfaat Pidana Mati dalam Legislasi Dipertanyakan
Pada 5 Oktober 2017 Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyelenggarakan Focus Group Disccussion #2 mengenai Pemetaan Akar Hukuman Mati di Legislasi di Indonesia. Hadir dalam FGD ini 6 orang narasumber ahli sebagai pemantik diskusi yaitu, Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M
Read More