Media Center

Back to homepage

KPK Tak Terpengaruh Putusan MK tentang Hak Sadap

DetikNews. Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) sore ini membatalkan aturan dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang hanya diatur oleh Peraturan Pemerintah. Namun keputusan MK ini sama sekali tidak berpengaruh kepada kewenangan penyadapan yang melekat pada Komisi Pemberantasan Korupsi

Read More

MK Batalkan Pasal Penyadapan di UU ITE

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA–Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan pasal 31 ayat (4) UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal tersebut mengatur tentang tata cara penyadapan. Ketua MK, Mahfud MD, mengatakan pasal 31 ayat (4) UU ITE tidak memiliki kekuatan

Read More

MK hapus pasal penyadapan di UU ITE

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan seluruhnya permohonan uji materiil Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronika I (ITE) tentang pasal aturan tata cara penyadapan. Dalam putusan ini diputuskan bahwa Pasal 31 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun

Read More

MK Batalkan Hak Sadap yang Cuma Diatur Lewat PP

DetikNews. Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan aturan dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pasal 31 ayat 4 yang berisi ‘tata cara penyadapan diatur oleh pemerintah’. Gugatan ini diajukan untuk menanggapi rencana pembuatan RPP Penyadapan. “Mengabulkan permohonan pemohon untuk

Read More

MK Batalkan Pasal Pengatur RPP Penyadapan

VIVAnews – Mahkamah Kostitusi mengabulkan uji materi pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dengan begitu, Rancangan Peraturan Pemerintah  Penyadapan, yang mengacu pada pasal itu, tidak bisa disahkan. “Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya,”

Read More

MA Pertimbangkan Pendapat Hukum Kasus Playboy

TEMPO Interaktif, Jakarta – Ketua Mahkamah Agung Harifin A Tumpa berjanji bakal mempertimbangkan amicus curiae alias pendapat hukum dari tiga lembaga dalam putusan Peninjauan Kembali Pemimpin Redaksi Playboy Indonesia Erwin Arnada. “Tentu akan dipertimbangkan, ditindaklanjuti, secara komprehensif,” ujarnya di Balairung Mahkamah

Read More

Media Groups in Indonesia Press for Release of Jailed Playboy Editor

http://bit.ly/hLH0iB Three nongovernmental organizations have joined the chorus of voices calling for the courts to overturn the indecency conviction of Playboy Indonesia editor Erwin Arnada. Erwin was sentenced to two years in prison last October by the Supreme Court, which

Read More

Kasus Eks Pimred Playboy, 3 LSM Ajukan Amicus Curiae ke MA

http://bit.ly/h2Qpzr Jakarta – Tiga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengajukan amicus curiae ke Mahkamah Agung (MA) perihal kasus mantan Pemimpin Redaksi Majalah Playboy Indonesia, Erwin Arnanda. MA sedang memproses peninjauan kembali kasus terpidana 2 tahun penjara ini.

Read More

PK Kasus Playboy Jangan Hanya Pakai Standar Islam

http://bit.ly/hzlZiT Peninjauan kembali kasus majalah Playboy Indonesia agar tidak hanya menggunakan standar Islam. Mahkamah Agung diminta memperhatikan isi Playboy sebagai acuan putusan. VHRmedia, Jakarta – Mahmakah Agung diminta tidak hanya menggunakan standar penilaian Islam dalam memutus peninjauan kembali kasus majalah

Read More

Tiga LSM Ajukan Komentar Tertulis ke MA

http://bit.ly/dIjhSD Kamis, 20 Januari 2011 JAKARTA (Suara Karya): Tiga LSM hukum menyatakan telah mengajukan Komentar Tertulis (Amicus Curiae) kepada Mahkamah Agung (MA) tentang delik kesusilaan dan kemerdekaan pers dalam perkara Majalah Playboy Indonesia dengan terpidana Erwin Arnada.

Read More