Media Center
Back to homepageTiga Lembaga Ajukan Pendapat Hukum Soal Playboy
http://bit.ly/hWjNtq TEMPO Interaktif, Jakarta – Tiga lembaga kajian dan advokasi hukum menyampaikan pendapat hukum (amicus curiae) dalam perkara yang menjerat Pemimpin Redaksi Playboy Indonesia Erwin Arnada, yang kini memasuki tahap peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung.
Read MoreKasus Majalah Playboy, Tiga LSM Ajukan Amicus Brief ke MA
http://bit.ly/gMPiv1 Jakarta – Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengajukan Amicus Brief atau komentar tertulis kepada Mahkamah Agung dalam kasus majalah Playboy yang melibatkan pemimpin redaksinya Erwin Arnada. LSM tersebut diantaranya adalah, Institute for Criminal Justice Reform Indonesia (ICJR), Indonesia Media Defense
Read MoreMK Diminta Batalkan Ketentuan Penyadapan
Jakarta, Kompas – Mahkamah Konstitusi diminta untuk membatalkan ketentuan penyadapan yang ada pada Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Ketentuan tersebut dinilai salah kaprah, mengingat penyadapan hanya bisa diatur di dalam UU tersendiri. Pengaturannya bukan dalam bentuk
Read MoreUU ITE Diuji di MK
“Pengaturan penyadapan menggunakan PP menabrak konstitusi dan HAM,” kata Wahyudi. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kali ini gugatan datang dari Anggara, Advokat dan Direktur Program Institute Criminal Justice Reform (ICJR) dan Wahyudi Djafar,Peneliti Perkumpulan Center
Read MoreDasar Hukum Pembuatan RPP Penyadapan Diuji Ke MK
Menteri Telekomunikasi dan Informasi (Menkominfo) Tifatul Sembiring sepertinya harus berpikir ulang bila ingin tetap mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Intersepsi (RPP Penyadapan). Pasalnya, dasar hukum yang mengamanatkan pemerintah membuat RPP Penyadapan sedang diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi
Read MorePolemik PP Penyadapan bersumber dari UU ITE
Jakarta – Pasal dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengamanatkan intersepsi diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) harus diuji konstitusionalitasnya. “Ketentuan inilah yang menjadi nyawa hidup dari PP Penyadapan yang harus diuji konstitusionalitasnya, apakah pengaturan
Read MoreMengatur Ulang Hukum Penyadapan Indonesia
Mencuatnya perdebatan mengenai interception of communication atau yang lebih dikenal dengan penyadapan komunikasi, semakin hangat akhir-akhir ini setelah diperdengarkannya secara luas rekaman hasil penyadapan KPK di Mahkamah Konstitusi (MK). Sebelumnya beberapa hasil penyadapan yang diperdengarkan dalam ruang persidangan juga mendapat
Read MoreTata cara penyadapan bukan diatur PP melainkan KUHAP
Jakarta – Aturan tentang tata cara penyadapan seharusnya dimasukkan dalam KUHAP (Hukum Acara Pidana). Bukan Peraturan Pemerintah (PP) seperti dimaksud Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring. Empat organisasi masyarakat sipil, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Yayasan LBH Indonesia (YLBHI),
Read MoreLSM serahkan ‘sahabat pengadilan’ dalam kasus Prita
Jakarta – Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) menyerahkan amicus curiae dalam kaitan persidangan perkara pencemaran nama baik Rumah Sakit Omni Internasional dengan terdakwa Prita Mulyasari versus negara Republik Indonesia di Pengadilan Negara Tangerang, Banten, Jawa Barat. Amicus curiae, dalam bahasa
Read More