Gambaran Umum Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia mengambil tindakan untuk melakukan eksekusi mati terhadap para terpidana mati. Eksekusi gelombang pertama dilakukan pada 18 Januari 2015 dan eksekusi gelombang kedua dilakukan pada 29 April 2015.

Sebelum melakukan eksekusi mati, Presiden Joko Widodo sudah menegaskan akan menolak setiap permohonan grasi dari terpidana mati yang terlibat dalam kasus narkotika. Masalahnya, penolakan permohonan grasi oleh Presiden pada dasarnya tidak didasarkan atas pertimbangan matang atas setiap permohonan grasi termasuk mempertimbangkan aspek dan karakteristik khusus dari setiap pemohon grasi. Selain itu, keputusan penolakan tersebut dilakukan tanpa ada penjelasan yang layak terhadap penolakan permohonan grasi tersebut. Tanpa membaca permohonan grasi yang diajukan, Presiden Republik Indonesia sudah menyatakan menolak permohonan grasi yang diajukan oleh terpidana mati yang terlibat kasus narkotika

Masalahnya, sistem peradilan pidana Indonesia yang diatur dalam KUHAP dan juga UU sektoral lainnya bukanlah sistem yang didesain telah secara paripurna melindungi hak asasi manusia. Terdapat banyak kelemahan atas sistem peradilan pidana yang saat ini berlaku. Tak heran jika akhirnya Pengadilan malah menjatuhkan putusan pidana mati terhadap seorang anak yang bernama Yusman Telambanua. Yusman Telambanua dan Rasulah Hia terindikasi disiksa oleh oknum penyidik dan kasusnya diduga direkayasa. Selain itu, Yusman dan Rasulah Hia juga tidak mendapatkan bantuan hukum dan advokat yang layak. Alih – alih menjalankan tugas profesidonalnya dengan baik, Penasihat Hukum keduanya malah meminta agar Pengadilan menjatuhkan pidana mati terhadap mereka.

Dalam pantauan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), setidaknya ada 13 UU yang memuat ancaman pidana mati. Rancangan KUHP yang diserahkan pemerintah ke DPR juga masih memuat ancaman pidana mati. Bedanya dalam R KUHP, pemerintah berkehendak untuk membatasi penggunaan pidana mati.

Advokasi untuk menentang hukuman mati di Indonesia masih menemui jalan terjal dan berliku. Untuk itu ICJR bersama – sama dengan organisasi non pemerintah lainnya berupaya mendorong pembaharuan KUHAP dan juga mendorong pembaharuan KUHP. Proses pembaharuan saat ini masih berlangsung di DPR. ICJR juga terus menerus berupaya mendorong pemerintah dan DPR agar sungguh – sungguh memperkuat perlindungan Hak Asasi Manusia dalam sistem peradilan pidana.

Hak atas peradilan yang adil, sebaiknya tidak hanya dituliskan didalam kertas yang berjudul naskah akademik akan tetapi juga mengalir dalam setiap ketentuan – ketentuan yang mengatur bekerjanya sistem peradilan pidana.

Unduh Disini



Related Articles

Potret Kriminalisasi Pasca Reformasi dan Urgensi Reklasifikasi Tindak Pidana di Indonesia

Pada 5 Juni 2015, Presiden akhirnya menerbitkan Surat Presiden untuk memulai pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(RKUHP) antara pemerintah dan

Tindak Pidana Penghinaan terhadap Pemerintah Yang Sah dalam R KUHP

Pengaturan mengenai kejahatan terhadap Tindak Pidana penghinaan terhadap pemerintah dalam R KUHP berada dalam Buku II Bab V dengan judul

Briefing Paper: Pemetaan Awal Situasi Penahanan dan Pra Peradilan di Indonesia

UU No 8 Tahun 1981 pada saat kelahirannya telah dipuja banyak kalangan sebagai karya agung bangsa Indonesia yang lebih menjamin