Hari Anti Hukuman Mati Internasional 10 Oktober, Jokowi Diminta Hapus Hukuman Mati

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo diminta menghapus penerapan hukuman mati dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Permintaan itu muncul jelang peringatan Hari Anti Hukuman Mati Internasional pada 10 Oktober mendatang.

“Hukuman paling tidak beradab dalam sejarah manusia, dan Indonesia masih mempraktikannya,” kata peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Anggara, pada sebuah diskusi, di Jakarta Pusat, Kamis (8/10/2015).

Anggara mengungkapkan, saat ini semakin banyak negara-negara di dunia yang menghapus hukuman mati dalam sistem hukumnya.

Namun, ia memandang hal itu sangat kontras dengan kondisi di Indonesia yang masih menerapkan hukuman mati.

Dalam catatan Koalisi Indonesia Anti Hukuman Mati, ada 14 terpidana yang dieksekusi mati pada era Presiden Jokowi.

Seluruh terpidana mati itu terjerat kasus narkoba. Eksekusi tahap I dilakukan pada 18 Januari 2015 terhadap enam terpidana yang keseluruhannya adalah warga negara asing.

Delapan terpidana lainnya dieksekusi di tahap II pada 29 April 2015. Salah satu terpidana mati tahap kedua adalah warga negara Indonesia.

Anggara melanjutkan, hukuman mati di Indonesia semakin bermasalah karena sistem hukum yang buruk dan belum terpenuhinya seluruh hak terpidana mati.

“Dengan segala kontroversinya, Indonesia berhadapan dengan masalah peradilan jujur dan adil,” kata Anggara.(Indra Akuntono)

Sumber : tribunnews.com


Related Articles

Uji UU MD3, Ahli: Mahkamah Kehormatan Dewan Intervensi Kekuasaan Kehakiman

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia Bivitri Susanti mengatakan persyaratan izin dari Mahkamah Kehormatan Dewan untuk menyelidiki dan menyidik

Penyadapan Harus Diatur dalam UU Khusus

Jurnas.com | ATURAN tentang penyadapan yang saat ini dibahas DPR dan pemerintah melalui Rancangan Undang-Undang Intelijen, dinilai sangat mengkhawatirkan dan prematur.

Formasi Baru ICJR untuk 2014 – 2017

Dengan berakhirnya masa kerja pengurus ICJR periode 2011 – 2013, maka ICJR kembali memilih anggota – anggota Perkumpulan untuk menduduki

Verified by MonsterInsights