How the Risk of Police Coercion during Questioning is Addressed in Queensland, Australia
Improperly obtained confessions and admissions during police questioning can be very problematic for the legitimacy and efficacy of the criminal justice system. The risk of confessions and admissions being produced through coercive questioning practices is addressed in a number of ways in Queensland, Australia. Firstly, there is legislation that regulates how police questioning is conducted, including a prohibition on using threats to produce confessions; rights for the suspect to contact another person and have them present during the questioning; and requirements to electronically record questioning. Secondly, there is legislation that requires confessions and admissions to be electronically recorded in order to be admissible in court and allows the exclusion of improperly obtained confessions and admissions. Queensland and Commonwealth legislation on the exclusion of such evidence will be compared to illustrate the differences in how this area is approached in Australia. Thirdly, the reporting and investigating process for alleged corrupt conduct or misconduct during police questioning in Queensland will be outlined in regard to the three organisations that deal with these allegations: the Queensland Police Service, the Crime and Corruption Commission, and the Queensland Human Rights Commission. In conclusion, these three topics will provide a snapshot of how Queensland addresses and minimises the risk of coercive questioning practices being used to produce improperly obtained confessions and admissions.
click here to access documents.
Artikel Terkait
- 11/09/2023 Tindakan Polisi Di Pulau Rempang Berlebihan, Stop Penggunaan Gas Air Mata dalam Pengendalian Massa dan Huru-Hara.
- 17/07/2023 Lagi-Lagi Seorang Tahanan Meninggal Dunia Karena Disiksa: Pemerintah dan DPR Perlu Menghadirkan Pengawasan oleh Pengadilan (Judicial Scrutiny) dalam Proses Penangkapan dan Penahanan
- 07/02/2023 Polisi Akui Salah Prosedur Penetapan Tersangka Hasya, ICJR: Bukti Segudang Masalah dalam Proses Penyidikan mulai dari Kompetensi Penyidik Hingga Urgensi Memperkuat Pengawasan dari Jaksa Dan Pengadilan
- 20/12/2022 AUDIT KUHAP: Studi Evaluasi terhadap Keberlakuan Hukum Acara Pidana Indonesia
- 20/10/2022 Judicial Scrutiny melalui Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam RKUHAP
Related Articles
Potret Kriminalisasi Pasca Reformasi dan Urgensi Reklasifikasi Tindak Pidana di Indonesia
Pada 5 Juni 2015, Presiden akhirnya menerbitkan Surat Presiden untuk memulai pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(RKUHP) antara pemerintah dan
Permohonan Keberatan Terhadap Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
Kementerian Hukum dan HAM(Kemenkumham) pada 12 Juli 2013menerbitkan Surat Edaran bagi Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkum HAM tentang pemberian remisi
Meluruskan Arah Pengujian Anti Pencucian Uang di Mahkamah Konstitusi
Permohonan ICJR sebagai Pihak terkait dan kesimpulannya dalam Perkara Nomor 77/PUU XII/2014 perihal Pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang