ICJR Dukung Mahkamah Agung Untuk Membuat Peraturan MA tentang Hukum Acara Praperadilan

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengapresiasi langkah sejumlah Hakim Agung yang mendesak pimpinan MA untuk segera menggelar rapat pleno untuk menerbitkan Peraturan MA (Perma) tentang Praperadilan, karena putusan Praperadilan Hakim Sarpin Rizaldi masih ditanggapi berbeda oleh para hakim termasuk oleh para Hakim Agung.

ICJR mengingatkan bahwa pengaturan hukum acara praperadilan di KUHAP masih sangat singkat dan karenanya tidak memadai sebagai mekanisme complain atas kemungkinan penyalahgunaan kewenangan. ICJR memandang bahwa lembaga praperadilan yang saat ini ada perlu diatur dengan lebih baik melalui Peraturan MA agar tidak terjadi multi interpretasi terhadap hukum acara praperadilan di Pengadilan.

ICJR sendiri sudah menyiapkan usulan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan MA tentang Hukum Acara Praperadilan yang akan diserahkan kepada Mahkamah Agung pada minggu ini. ICJR berharap, usulan dari masyarakat sipil ini dapat mendorong pimpinan Mahkamah Agung mulai mendiskusikan pengaturan hukum acara praperadilan dengan lebih baik agar tidak menimbulkan disparitas baik dalam proses ataupun putusannya

ICJR mengingatkan bahwa Mahkamah Agung pada saat dipimpin oleh Harifin A. Tumpa juga pernah menerbitkan Perma No 2/2012 untuk merespons kegaduhan hukum di masyarakat dalam kasus Nenek Minah yang mencuri tiga kakao dan anak pencuri sandal. Perma No 2/2012 memerintahkan pidana ringan dengan kerugian di bawah Rp 2,5 juta tidak perlu ditahan.



Related Articles

Ahli : Pasal 245 UU MD3 Diskriminatif, Melanggar Kesetaraan Di Hadapan Hukum, Dan Menghambat Akses Korban Pada Keadilan

Hari ini, Rabu, 29 Oktober 2014, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), selaku pemohon pada Perkara Nomor 76/PUU – XII/2014 

Koalisi Minta Pembahasan RUU Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi, Selesai di Periode Akhir DPR Tahun 2009-2014

Pada tanggal 16 Agustus 2014, DPR RI akan memulai masa masa sidang ke I , sampai dengan tanggal  30 September

Terjadi Pelanggaran Hukum Acara Yang Serius dalam kasus di PN Muara Bulian

Pada 19 Juli 2018 lalu, hakim pada Pengadilan Negeri Muara Bulian memutus perkara tindak pidana yang melibatkan anak. Seorang anak