ICJR Dukung Mahkamah Agung Untuk Membuat Peraturan MA tentang Hukum Acara Praperadilan

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengapresiasi langkah sejumlah Hakim Agung yang mendesak pimpinan MA untuk segera menggelar rapat pleno untuk menerbitkan Peraturan MA (Perma) tentang Praperadilan, karena putusan Praperadilan Hakim Sarpin Rizaldi masih ditanggapi berbeda oleh para hakim termasuk oleh para Hakim Agung.

ICJR mengingatkan bahwa pengaturan hukum acara praperadilan di KUHAP masih sangat singkat dan karenanya tidak memadai sebagai mekanisme complain atas kemungkinan penyalahgunaan kewenangan. ICJR memandang bahwa lembaga praperadilan yang saat ini ada perlu diatur dengan lebih baik melalui Peraturan MA agar tidak terjadi multi interpretasi terhadap hukum acara praperadilan di Pengadilan.

ICJR sendiri sudah menyiapkan usulan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan MA tentang Hukum Acara Praperadilan yang akan diserahkan kepada Mahkamah Agung pada minggu ini. ICJR berharap, usulan dari masyarakat sipil ini dapat mendorong pimpinan Mahkamah Agung mulai mendiskusikan pengaturan hukum acara praperadilan dengan lebih baik agar tidak menimbulkan disparitas baik dalam proses ataupun putusannya

ICJR mengingatkan bahwa Mahkamah Agung pada saat dipimpin oleh Harifin A. Tumpa juga pernah menerbitkan Perma No 2/2012 untuk merespons kegaduhan hukum di masyarakat dalam kasus Nenek Minah yang mencuri tiga kakao dan anak pencuri sandal. Perma No 2/2012 memerintahkan pidana ringan dengan kerugian di bawah Rp 2,5 juta tidak perlu ditahan.



Related Articles

Kasus Pembunuhan Vina: Potensi Salah Tangkap, Aparat Harus Hati-Hati

ICJR dan Revisi turut berduka cita terhadap kejadian yang menimpah korban Vina, namun keadilan sesungguhnya hanya akan didapat dengan peradilan

ICJR Dorong Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Gunakan Pemeriksaan Melalui Teleconference Bagi Anak Saksi/Anak Korban Dalam Sidang JIS

Pada 7 Oktober 2014 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Persidangan Kasus JIS telah dilakukan dengan agenda pemeriksaan anak saksi yang

ICJR Criticizes District Court of Bandung Decision on Wisni’s Case and District Court of Yogyakarta Decision on Florence’s case

Both decisions has undermined the criminal law principles and constitutes a violation of freedom of expression protected by the Indonesian

Verified by MonsterInsights