ICJR DUKUNG PENGAJUAN PK JESSICA KUMALA WONGSO, JESSICA DAN MIRNA BERHAK ATAS PROSES PERADILAN YANG ADIL

Pada hari Rabu, 9 Oktober 2024, Jessica Kumala Wongso melayangkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengajuan permohonan PK ini dilatarbelakangi karena ada novum (bukti baru) berupa rekaman kejadian tuduhan pembunuhan terhadap Korban meninggal Mirna di Café Olivier, serta terdapat kekhilafan hakim dalam menangani perkara. Sebelumnya Jessica Wongso divonis pidana penjara 20 tahun pada tahun 2016 silam atas perkara kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Kemudian Jessica dinyatakan bebas bersyarat pada 18 Agustus 2024 setelah menjalani hukuman selama 8 tahun 1 bulan lebih.  

ICJR mendukung upaya PK yang dilakukan oleh Jessica bersama kuasa hukumnya dalam hal terdapat Novum. ICJR menilai walaupun Jessica sudah dinyatakan bebas bersyarat, tidak mengurangi atau menghilangkan hak Jessica untuk melakukan PK yang mana merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat dilakukan sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia (HAM) serta untuk menguji putusan pengadilan terkait adanya kekeliruan hakim dalam memutus suatu perkara, terkait ini jelas diatur dalam Pasal 263 KUHAP.

Dalam catatan ICJR, kasus Jessica Wongso tak bisa dipungkiri mengandung banyak catatan, dari sistem pembuktian, alat bukti yang dihadirkan, sampai dengan bagaimana hakim mempertimbangkan Jessica Wongso yang dianggap membunuh korban Mirna.

Pidana penjara yang dijalani Jessica Wongso secara individu tentu mempengaruhi kondisi psikologis, hak atas ekonomi, hak atas pekerjaan dan tentu mempengaruhi nama baik Jessica Wongso. Secara lebih luas kasus ini menimbulkan tanda tanya yang mengakibatkan proses peradilan kasus ini dipertanyakan, menurut ICJR, hal ini juga akan merugikan korban Mirna dan keluarganya. ICJR mendorong pengungkapan kasus kematian Mirna agar hak atas keadilan dapat diterima Mirna dan keluarganya secara penuh. Maka dari itu ICJR mendukung peninjauan PK ini untuk menjadi salah satu upaya guna memulihkan hak dan menegakkan keadilan.

Jakarta, 10 Oktober 2024

Hormat kami,

ICJR

Related Posts

  • 15 for Justice
  • Advokasi RUU
  • Alert
  • Dokumen Hukum
  • English
  • ICLU
  • Law Strip
  • Media Center
  • Mitra Reformasi
  • Publikasi
  • Special Project
  • Uncategorized
    •   Back
    • Reformasi Defamasi
    • #diktum
    • Anotasi Putusan
    • Penyiksaan
    • Strategic Litigation
    • RKUHAP
    • Putusan Penting
    • advokasi RUU
    • Advokasi RUU
    • Resources
    • Cases
    • Other Jurisdiction Cases
    • Civil
    • Criminal
    • Media
    • National
    • Public
    • IT Related
    • Torture Cases
    • Torture Resources
    • Laws and Regulation
    • Law Enforcer
    • Survivor
    • Weekly Updates
    • RUU Polri
    • RUU TNI
    •   Back
    • Resources
    • Cases
    • Other Jurisdiction Cases
    • Civil
    • Criminal
    • Media
    • National
    • Public
    • IT Related
    •   Back
    • Civil
    • Criminal
    • Media
    • National
    • Public
    • IT Related
    •   Back
    • Kabar ICJR
    • ICJR di Media
    •   Back
    • Law Enforcer
    • Survivor
    •   Back
    • Torture Cases
    • Torture Resources
    • Laws and Regulation
    • Law Enforcer
    • Survivor
    •   Back
    • Peraturan Mengenai Trafficking
    • Perlindungan Saksi dan Korban
    • Rancangan KUHAP
    • Pemasyarakatan
    • Rancangan KUHP
    • Penetapan Presiden
    • Peraturan Menteri
    • Peraturan Pemerintah
    • Surat Edaran
    • Surat Keputusan Bersama
    • Keputusan DitJen PAS
    • Keputusan Menteri
    • Keputusan Presiden
    •   Back
    • Peraturan
    • Peraturan Mengenai Trafficking
    • Perlindungan Saksi dan Korban
    • Rancangan KUHAP
    • Pemasyarakatan
    • Rancangan KUHP
    • Penetapan Presiden
    • Peraturan Menteri
    • Peraturan Pemerintah
    • Surat Edaran
    • Surat Keputusan Bersama
    • Keputusan DitJen PAS
    • Keputusan Menteri
    • Keputusan Presiden
    •   Back
    • RUU Polri
    • RUU TNI
    •   Back
    • Penetapan Presiden
    • Peraturan Menteri
    • Peraturan Pemerintah
    • Surat Edaran
    • Surat Keputusan Bersama
    • Keputusan DitJen PAS
    • Keputusan Menteri
    • Keputusan Presiden
    •   Back
    • Weekly Updates
Load More

End of Content.

Copyright © 2024 Gogoho Indonesia | Powered by Gogoho Indonesia

Scroll to Top