ICJR Nilai Tepat Keputusan Kejaksaan Tak Ajukan Banding atas Putusan Bharada E

Kejaksaan Agung mengkonfirmasi tidak akan mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor Register Perkara 798/Pid.B/2022/PN JKT.SEL atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu (Bharada E) pada 16 Februari 2023. Sebelumnya, Bharada E dinyatakan bersalah atas kasus pembunuhan terhadap Brigadir J dan dijatuhi pidana 1,5 tahun penjara. Vonis tersebut merupakan vonis yang paling ringan di antara para pelaku yang terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut.

Jaksa penuntut umum sebelumnya menuntut Bharada E jauh lebih berat yaitu dengan penjara 12 tahun. Meskipun demikian, pihak Kejaksaan yang diwakili oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) Fadil Zumhana menyatakan bahwa kejaksaan menghormati putusan hakim yang telah dianggap mewujudkan keadilan substantif yang dapat diterima masyarakat. ICJR untuk itu mengapresiasi keputusan kejaksaan untuk tidak mengajukan banding tersebut, juga mengapresiasi jaksa penuntut umum yang dalam tuntutannya pada bagian hal-hal yang meringankan juga mengakui kedudukan Bharada E sebagai JC karena telah memberikan keterangan yang signifikan untuk membongkar kasus pembunuhan Brigadir J. 

Praktik baik kejaksaan dan pengadilan dalam memperlakukan JC pada kasus Bharada E ini perlu menjadi catatan penting untuk perbaikan hukum acara pidana ke depan. Oleh karenanya ICJR merekomendasikan agar revisi KUHAP harus segera diinisiasi oleh pembuat kebijakan dalam rangka mengakomodir penguatan peran jaksa penuntut umum dan LPSK dalam sistem JC untuk membantu pengungkapan tindak pidana yang memiliki tingkat kesulitan tinggi.

 

Jakarta, 16 Februari 2023

Hormat Kami

ICJR

 


Related Articles

Prinsip “lex superior derogat legi inferiori” harus digunakan, Seluruh Peraturan Daerah (Perda) Harus tunduk pada KUHP

Banyak pelanggaran yang dilakukan dalam Perda terkait pengaturan pidana,  Disamping pengawasan preventif yang lemah  oleh pemerintah lewat Kementrian Dalam Negeri.

Dua Muka Kemenkumham Soal RKUHP dan Anak Tiri Bernama Pemasyarakatan

Pesan-pesan yang disampaikan oleh Permenkumham No 11 tahun 2017 soal bahaya overcrowded, tidak diindahkan sama sekali oleh pihak Pemerintah dalam

ICJR: Pembentukan Tim Hukum Nasional Tidak Diperlukan dalam Penegakkan Hukum Pidana!

Pemerintah tidak seharusnya turut campur dalam penegakan hukum pidana. Pembentukan Tim Hukum Nasional menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola isu politik

Verified by MonsterInsights