ICJR: Presiden Harus Batalkan Pencalonan Budi Gunawan ke DPR

Baru – baru ini KPK telah menetapkan KomJend Budi Gunawan, Calon Tunggal Kapolri, sebagai tersangka dari kasus transaksi yang tidak wajar. Budi Gunawan disangka telah melanggar Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11 atau 12 B Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) memandang bahwa penunjukan KomJend. Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri juga telah melanggar janji kampanye Presiden Joko Widodo yang berjanji akan mengadakan lelang jabatan secara terbuka untuk jabatan – jabatan publik tertentu.

ICJR menyesalkan tertutupnya proses fit and proper test yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo untuk pemilihan calon Kapolri. Padahal ICJR memandang, banyak tugas beras yang harus diemban Kapolri mendatang terutama untuk memulihkan kepercayaan masyarakat atas kinerja Kepolisian RI. Untuk itu dibutuhkan figure Kapolri yang bersih, jujur, dan tidak kontroversial.

ICJR menuntut agar Presiden Joko Widodo segera menarik pencalonan KomJend Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri tanpa harus menunggu proses di DPR untuk uji kepatutan dan kelayakan. ICJR juga mendesak agar Presiden Joko Widodo menepati janji – janjinya pada masa kampanye untuk menjalankan lelang terbuka, melakukan verifikasi secara terbuka terhadap usulan nama – nama calon Kapolri yang diajukan oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) termasuk meminta penilaian dari lembaga terkait termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melihat rekam jejak calon Kapolri.


Tags assigned to this article:
HAMkapolriKomnas HAMKPK

Related Articles

Ingin Hapus Perkawinan Anak, Presiden Joko Widodo Harus Kaji Ulang RKUHP

Delik Zina dalam RKUHP merupakan delik aduan dan yang dapat mengadu salah satunya adalah “orang tua”,  maka potensi untuk terjadinya

Kasus Kekerasan Seksual oleh Kepala P2TPA Lampung Timur: Usut Tuntas Kasus dan Evaluasi Layanan Korban Seluruh Indonesia!

Kanal berita online, Kompas.com, pada 5 Juli 2020 melansir berita adanya perkosaan terhadap anak korban perkosaan yang tinggal di rumah

Pasal 66 dan 89 Rancangan KUHP 2015 Relevan Digunakan, Presiden Jokowi Sebaiknya Tunda Eksekusi Mati

Aliansi Nasional Reformasi KUHP, yang terdiri dari berbagai organisasi masyarakat yang fokus pada advokasi Rancangan KUHP, mendesak Presiden Jokowi agar