Joint Stakeholders Report on Issues Relating to the Revision of Penal Code and Situation of Torture in Indonesia

In previous UPR session in 2012, Indonesia received a number of recommendations from other member States, one of which specifically related to the need of an adequate revision of the Penal Code and ensuring that preventive measures and legal ramification are in place to resolve the issue of torture. Therefore, this report subsequently will focus on these two important issues, namely, (i) the revision on Penal Code and (ii) the enjoyment on the right to freedom from torture in Indonesia, as elaborated below.

Download Here



Related Articles

ICJR Usulkan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan MA tentang Hukum Acara Praperadilan

Salah satu alasan yang mendesak untuk segera diadakan pembaharuan adalah persoalan mekanisme pengawasan dan kontrol terhadap upaya paksa yang dilakukan

Melihat Potensi Ancaman Kebebasan Berkespresi Dalam Pasal – Pasal Makar di RKUHP 2017

Pasal-pasal Makar (berasal dari kata Aanslag) berasal dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSNI) yang diberlakukan pertama kali dengan

Modul: Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Hak-Hak Pekerja

Kelompok pekerja/buruh harus beradaptasi dengan situasi pandemi Covid-19. Pekerjaanpekerjaan yang bisa dilakukan secara daring akan dilakukan dari rumah tanpa harus