Jokowi Didesak Moratorium Hukuman Mati

Presiden Joko Widodo alias Jokowi didesak melakukan memoratorium hukuman mati di Indonesia. Alasannya, munculnya temuan dugaan peradilan sesat yang diterapkan pada putusan mati.

Temuan tersebut mencuat pada sidang Dewan HAM PBB di Jenewa, Maret 2015 lalu atas putusan Yusman Telambanua dan kakak iparnya Rasulah Hia.

“Kami mendesak Presiden Jokowi melakukan moratorium eksekusi bagi terpidana mati dan penjatuhan pidana mati selama masih belum adanya hukum acara pidana yang sesuai standart fair trial,” kata Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Supriyadi Widodo Eddyono dalam pernyataan resminya yang diterima CNN Indonesia.

ICJR yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP dan Koalisi Indonesia Anti Hukuman Mati menilai proses hukum yang adil belum dapat diterapkan di Indonesia. Kasus Yusman dan Rasulah menjadi salah satu bukti. Kedua pemuda ini disiksa oleh tim penyidik untuk mengakui pembunuhan terhadap tiga orang yakni Kolimarinus Zega, Jimmi Trio Girsang, dan Rugun Br Haloho.

Saat proses hukum berlangsung, Yusman dan Rasulah juga tak didampingi pengacara yang laik. Kuasa hukum keduanya yang disediakan oleh negara justru meminta pengadilan menjatuhkan hukuman mati. Putusan hakim pun menetapkan Yusman dan  Rasulah melanggar Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto 55 ayat 1. Putusan tersebut dibacakan pada tanggal 21 Mei 2013 silam.

“Setidaknya pemerintah harus segera melakukan pembahasan dengan segera terkait perubahan KUHAP untuk memberikan standar baru bagi proses peradilan pidana terhadap tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati,” katanya.

Supriyadi juga meminta dilakukannya pengkajian ulang semua putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana mati. Menurutnya, semua putusan harus dipastikan telah sesuai dengan prinsip fair trial dan prinsip universal terkait penjatuhan pidana mati.

Sejak tahun 1979, Kejaksaan Agung telah mengeksekusi 79 terpidana mati. Angka tersebut di dominasi kasus pembunuhan berencana (26 kasus), narkoba (18), kejahatan politik (13) dan terorisme (7).

Selain 79 orang yang bernasib nahas itu, ada 121 terpidana mati lainnya yang masih was-was menanti ketuk palu hakim dan keputusan jaksa eksekutor untuk menembak mereka. Orang-orang ini terjerat berbagai kasus mulai dari penyalahgunaan narkotika hingga pembunuhan berencana. (pit)

Sumber: CNN Indonesia


Tags assigned to this article:
hukuman matikuhp. hukum pidanapidana mati

Related Articles

Potensi Langgar HAM, Teknis Pengajuan PK Perlu Diatur

Badan Pengawas Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Ifdhal Kasim menuturkan pengaturan teknis pengajuan Peninjauan Kembali (PK) lebih diperlukan alih-alih membatasi

Minors tried under new Juvenile Law

The Jakarta Post – After a long delay, the 2012 Juvenile Justice System Law has been implemented in the South

ICJR Segera Uji Materi Permen Blokir Konten

Tidak dijelaskan definisi situs negatif dalam Permen. Kewenangan Kemenkominfo terlampau luas dikhawatirkan abuse. Resmi sudah Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang