Kasus Makar Tapol Papua, ICJR Kirimkan Amicus Curiae ke PN Jakarta Pusat

Penangkapan terhadap aktivis dan tahanan politik Papua, Paulus Suryanta Ginting, Charles Kosay, Ambrosius Mulait, dan Isay Wenda dengan tuduhan makar dilakukan oleh Kepolisian pada 30 Agustus 2019. Kasus ini kemudian diperiksa di PN Jakarta Pusat dengan nomor register No. 1303/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst. Surya Anta, dkk didakwa karena melakukan makar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 110 KUHP

Kasus ini dimulai ketika Surya Anta, dkk melakukan demonstrasi di depan Istana Presiden pada 22 Agustus dan 28 Agustus 2019 sebagai respon atas dugaan tindakan rasisme yang dilakukan terhadap mahasiswa Papua di Surabaya. Dalam demonstrasi ini, massa menyuarakan tuntutan agar tindakan rasisme ini segera diusut dan menyuarakan pula dilakukannya referendum untuk kemerdekaan Papua. Diberitakan, dalam demonstrasi ini terjadi pengibaran bendera bintang kejora. Atas hal ini, Surya Anta dkk ditangkap karena diduga menjadi inisiator dari semua aksi ini.

Sebagai respon dari pemeriksaan terhadap kasus ini, ICJR pada Kamis, 26 Maret 2020 telah mengirimkan Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan). Melalui mekanisme Amicus curiae pengadilan diberikan izin untuk mengundang pihak ketiga guna menyediakan informasi atau fakta-fakta hukum berkaitan dengan isu-isu yang belum familiar. ICJR melalui Amicus Curiae ini menyampaikan berdasarkan kronologi dan juga pengetahuan yang berkembang mengenai tindak pidana makar itu sendiri, serta hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat, bahwa perbuatan Paulus Suryanta Ginting, Charles Kosay, Ambrosius Mulait, dan Isay Wenda menyampaikan ekspresi politiknya sebagai perwujudan dari pelaksanaan hak kebebasan berekspresi dan berpendapat dilindungi oleh konstitusi dan tidak dapat dipidana dengan makar. Sehingga, Paulus Suryanta Ginting, Charles Kosay, Ambrosius Mulait, dan Isay Wenda harus dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan makar sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum dan dibebaskan dari segala tuntutan hukum oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.

Menurut ICJR, ekspresi politik merupakan bagian dari kebebasan berekspresi dan berpendapat yang keberadaannya dijamin oleh UUD 1945 dan instrumen HAM internasional lainnya. Praktik-praktik penegakan hak ini menunjukkan bahwa ekspresi politik tidak dapat dibatasi kecuali melalui batasan-batasan yang sah. Dengan memperhatikan hak tersebut, ekspresi politik yang sah tidak dapat dipidana, melainkan harus dilindungi oleh negara.

Berkaitan dengan tuntutan yang diminta oleh massa aksi soal referendum tersebut, ICJR berpendapat bahwa praktik referendum dan ekspresi untuk meminta referendum sudah menjadi bagian dari praktik ketatanegaraan di Indonesia. Sebelumnya, Indonesia sudah pernah melakukan referendum untuk memutuskan apakah Timor Timur akan memisahkan diri dari NKRI atau tidak. Hal ini, dilakukan dengan sah dan bukan merupakan sebuah upaya makar. Pembuktian delik makar harus berkorelasi antara perbuatan dengan tujuan makar, bahwa perbuatan harus berkonsekuensi logis dengan tujuan dilakukannya makar yaitu seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara. Secara logis, ekspresi politik yang sah yaitu meminta adanya referendum jelas-jelas tidak dapat mengakibatkan seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara. Selain itu, hal ini juga tidak sesuai dengan original intent adanya pasal makar, yaitu tidak dapat ditujukan untuk menyasar ekspresi politik warga negara.

Unduh Merdeka untuk Bicara



Related Articles

Laporan Monitoring Tribunal Khmer Merah

Laporan Tribunal Khmer Merah (unduh disini) Artikel Terkait07/03/2018 Laporan ke 3 Pembahasan RUU Tindak Pidana Terorisme02/04/2012 Harga BBM Mau Naik,

RUU Perubahan UU Terorisme Selesai dibahas: 2 Catatan ICJR terhadap Definisi Terorisme Yang Disepekati Pemerintah dan DPR

Rumusan Definisi Terorisme masih menjadi catatan serius Pada Kamis 24 Mei 2018 sekitar pukul 22.00 WIB, Pansus RUU Perubahan UU

Menentukan Arah Kebijakan Narkotika: ICJR Dorong Pemerintah untuk Menggunakan Pendekatan Berbasis Bukti dalam Perubahan UU Narkotika

Kebijakan narkotika bukan hanya tentang pengendalian angka kriminalitas, namun lebih dari itu, kualitas kesehatan masyarakat juga dipertaruhkan. Pendekatan yang digunakan