Kebangkitan Penal Populism di Indonesia

Laporan yang ada saat ini adalah laporan publik keempat yang dipersembahkan oleh ICJR kepada masyarakat luas terkait situasi reformasi kebijakan pidana di Indonesia. Secara umum, laporan ini merupakan rekaman dan catatan ICJR terhadap perkembangan reformasi kebijakan pidana di Indonesia selama 2018.

Untuk 2018, ICJR menggambarkan situasi reformasi kebijakan pidana di Indonesia sebagai kebangkitan Penal Populism. Penal populism secara singkat dapat berarti bentuk kebijakan penghukuman yang keras yang diambil berdasarkan tren sikap masyarakat untuk kepentingan politis semata. Fenomena ini mempunyai dampak buruk yang merusak proses reformasi kebijakan pidana.

John Pratt, Ahli Penalogi mendefenisikan Penal Populism sebagai fenomena ketika kebijakan penghukuman yang keras diambil dengan mengikuti tren populer dari sikap masyarakat dan dengan memanfaatkan rasa gundah masyarakat karena maraknya kejahatan untuk kepentingan politis. Sehingga, pengambilan kebijakan pemidanaan yang bersifat populis bukan bertujuan untuk memperbaiki sistem yang ada karena tanpa disertai pertimbangan-pertimbangan rasional, pelibatan ahli, atau hasil penelitian yang valid, namun semata-mata dilakukan hanya untuk memperoleh simpati dari masyarakat.

Di Indonesia, penal populism menjadi penanda terjalnya jalan melakukan reformasi kebijakan pidana karena banyak kebijakan pidana yang diambul dengan esensi untuk mencapai tujuan politis. ICJR mencermati beberapa contoh penal populism yang pernah terjadi, misalnya dalam insiden penembakan terhadap puluhan terduga pelaku kejahatan jalanan, hukuman mati sampai dengan overkriminalisasi yang ada dalam RKUHP untuk tujuan bermanis muka dihadapan masyarakat tanpa ada dampak positif terukur sebagai solusi dari permasalahan pidana yang ada. Ujungnya, masyarakat sendiri yang menderita dikarenakan terhambatnya reformasi kebijakan pidana yang lebih baik.

Pada 2018, ICJR sampai pada kesimpulan bangkitnya penal populism melalui empat tema besar, yaitu pertama, mengenai reformasi hukum pidana yang ditandai makin tersudutnya kebebasan sipil masyarakat dan lambannya gerak pembahasan RKUHP terkait kebijakan yang tidak melulu bicara penjara. Selain itu, ICJR juga menyoroti sikap pemerintah yang tidak tunduk pada proses hukum dalam gugatan KUHP berbahasa Indonesia. Kemudian yang kedua mengenai reformasi sistem peradilan pidana yang ditandai dengan masih berlanjutnya penghukuman badan dan terjadinya extra judicial killing demi wajah aman sebelum Asian Games dan kedok pemberantasan narkotika yang salah kaprah. Yang ketiga mengenai kebijakan dan implementasi perlindungan terhadap saksi dan bantuan terhadap korban kejahatan, yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, DPR maupun aparat penegak hukum ke depannya. Terakhir, tak lupa juga ICJR memberikan catatan atas situasi overcrowded di lapas dan rutan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem peradilan pidana.

Laporan ini disusun secara tematik – sesuai misi yang diusung oleh ICJR – dan dilengkapi dengan rekomendasi untuk mendukung terlaksananya proses reformasi hukum di sektor pidana yang menghormati Hak Asasi Manusia. Harapan kami, para pemangku kebijakan memahami bahwa hak asasi manusia harus dihormati dan kebijakan pidana harus disusun untuk memuliakan tujuan itu.

Unduh Laporan Disini

Kami memahami, tidak semua orang orang memiliki kesempatan untuk menjadi pendukung dari ICJR. Namun jika anda memiliki kesamaan pandangan dengan kami, maka anda akan menjadi bagian dari misi kami untuk membuat Indonesia memiliki sistem hukum yang adil, akuntabel, dan transparan untuk semua warga di Indonesia tanpa membeda – bedakan status sosial, pandangan politik, warna kulit, jenis kelamin, asal – usul, dan kebangsaan.

Hanya dengan 15 ribu rupiah, anda dapat menjadi bagian dari misi kami dan mendukung ICJR untuk tetap dapat bekerja memastikan sistem hukum Indonesia menjadi lebih adil, transparan, dan akuntabel

Klik taut icjr.or.id/15untukkeadilan



Related Articles

Laporan Monitoring Tribunal Khmer Merah

Laporan Tribunal Khmer Merah (unduh disini) Artikel Terkait07/03/2018 Laporan ke 3 Pembahasan RUU Tindak Pidana Terorisme02/04/2012 Harga BBM Mau Naik,

Kertas Kebijakan: Catatan dan Desakan Masyarakat Sipil atas Revisi UU ITE

Lembaga Masyarakat Sipil yang tergabung dibawah ini menyusun sebuah Kertas Kebijakan sebagai catatan kritis dan masukan terkait permasalahan dalam UU

Rekomendasi Untuk Kinerja LPSK Ke Depan

Tahun 2019 ini, Pimpinan LPSK baru periode 2019-2024 resmi dilantik dan telah melaksanakan sumpah/janji jabatan beserta serah terima jabatan pada