Koalisi Minta Pembahasan RUU Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi, Selesai di Periode Akhir DPR Tahun 2009-2014

Koalisi Minta Pembahasan RUU Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi, Selesai di Periode Akhir DPR Tahun 2009-2014

Pada tanggal 16 Agustus 2014, DPR RI akan memulai masa masa sidang ke I , sampai dengan tanggal  30 September 2014. Persidangan ini dapat dikatakan sebagai masa persidangan  terakhir anggota DPR Periode 2009-2014. Dalam masa persidangan terakhir ini, tercatat sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang menjadi pembahasan memasuki tahap-tahap akhir untuk segera diselesaikan dan disyahkan, diantaranya RUU Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, yang merupakan Koalisi Masyarakat yang melakukan advokasi untuk masalah-masalah perlindungan saksi dan korban, mencermati bahwa pembahasan  RUU Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 seharusnya bisa diselesaikan dan disahkan pada masa persidangan tersebut. Hal ini dikarenakan, proses pembahasan di Komisi III telah berlangsung dan telah ada Daftar Inventaris Masalah (DIM) dari fraksi-fraksi di DPR. Komisi III juga telah melakukan proses dengar pendapat dengan berbagai kalangan dan juga mencari masukan dari berbagai daerah untuk  memberikan pandangan tentang RUU tersebut.

Koalisi memandang, dari sisa waktu yang tersedia, Komisi III perlu secara serius melakukan proses pembahasan dan pada akhirnya berhasil merampungkan dan mengesahkan segera RUU tersebut. Dalam proses tersebut, Koalisi juga mendesak bahwa perlu ada sejumlah pembahasan mendalam terkait sejumlah masalah dalam DIM yang disusun oleh fraksi-fraksi DPR, diantaranya; i)  mengenai kopensasi korban ii) penguatan perlindungan dan reward terhadap Juctice Colaborator  ii)  perlindungan bagi whistleblower. Beberapa isu tersebut dalam  DIM versi DPR tidak banyak dikritisi secara cukup memadai.  Sedangkan bagi isu-isu lainnya secara umum DIM DPR sudah banyak memasukkan perubahan substansi. Misalnya tentang cakupan perlindungan saksi, hak-hak saksi dan korban, serta kelembagaan LPSK

Koalisi menyakini Komisi III mampu menyelesaikan berbagai masalah tersebut, dan menghasilkan suatu revisi UU yang semakin memperkuat perlindungan saksi dan korban di Indonesia. Keberhasilan dalam menyelesaikan proses pembahasan ini, juga menjadikan salah satu warisan (legacy) dari anggota DPR RI Periode 2009-2014, yang akan dikenang publik sebagai bagian penting dari upaya penegakan hukum dan HAM di Indonesia. Akhirnya, Koalisi berharap bahwa ditengah sekian banyak RUU yang akan dibahas dan diselesaikan oleh Komisi III, RUU Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban masih menjadi prioritas untuk segera diselesaikan dan disyahkan.



Related Articles

Pembahasan RUU Terorisme: Penyadapan Harus Dengan Ijin Pengadilan dan Perlu Mekanisme Penyadapan Dalam Keadaan Mendesak

Pembahasan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang diselenggarakan oleh Panja bersama Pemerintah Pada Tanggal 26 juli 2017 telah menyepakati bahwa

Anak membutuhkan Perlindungan Hukum dari Perkawinan Anak Bukan Ancaman Pidana

Situasi perkawinan anak di Indonesia telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data dari Unicef, per 2017, Indonesia menduduki peringkat 7

[MEDIA RILIS ICJR, IJRS, LeIP]: Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan Petugas Rutan/Lapas Harus Masuk Sebagai Kelompok Prioritas untuk Divaksin

Pada Rabu, 13 Januari 2021, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima suntikan dosis pertama vaksin virus corona (SARS-CoV-2)/Covid-19 di Kompleks Istana