Kebebasan Memperoleh Informasi Publik telah menjadi salah satu mantra sakti yang saat ini sering diperbincangkan di Indonesia. Akses terhadap informasi telah menjadi kebutuhan bagi setiap orang dan setiap korporasi bisnis yang berinvestasi di Indonesia. Kebutuhan akan informasi tak ayal telah menjadi kebutuhan primer bagi setiap orang. Tanpa informasi yang beredar bebas dan memadai maka di masyarakat hanya akan beredar rumor yang tidak bisa di verifikasi kebenarannya.
Begitu pentingnya akses informasi ini sampai – sampai sebelum UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di sahkan, Mahkamah Agung RI telah merespon gagasan keterbukaan informasi publik di Pengadilan melalui dikeluarkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 1-144/KMA/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Tak lama setelah UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disahkan dan diberlakukan dua tahun kemudian, Mahkamah Agung kemudian melakukan pembaharuan terhadap akses informasi di Pengadilan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Respon dari Mahkamah Agung tentu harus diapresiasi, selain itu terdapat pula perkembangan yang menggembirakan di Mahkamah Agung dimana juga telah dapat mengakses dan mempelajari putusan – putusan MA melalui situs MA di www.putusan.mahkamahagung.go.id. Selain itu masyarakat juga dapat mengakses informasi perkembangan perkaranya di Mahkamah Agung melalui www.kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara. Semua perkembangan ini berdampak positif, dimana untuk para advokat, akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum memiliki kesempatan untuk melihat pendapat Mahkamah Agung dalam berbagai perkara untuk dapat dipelajari.
Namun, pertanyaan besarnya, apakah respon positif dari Mahkamah Agung dalam hal keterbukaan informasi ini juga diikuti di Pengadilan – Pengadilan di tingkat pertama? Berkenaan dengan hal tersebut, maka ICJR berupaya untuk melakukan penilaian (assesment) terhadap akses informasi di PN Jakarta Selatan. Penilaian ini dilakukan sejak tanggal 7 Juni 2011 hingga 11 November 2011 dan dilakukan terhadap 3 jenis informasi yaitu data statistik perkara (jumlah perkara pidana yang masuk) selama kurun waktu 5 tahun terhitung 2005 s/d 2010, putusan Pra Peradilan khusus kasus penahanan dari tahun 2005 s/d 2010, dan data tentang pendampingan oleh advokat/ penasehat hukum dalam persidangan.
Dari upaya perolehan informasi tersebut, ICJR kemudian melakukan penilaian berdasarkan apa yang seharusnya terjadi berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan apa yang sebenarnya terjadi. Hasil penilaian ini, tentu kami harapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan tidak hanya bagi Mahkamah Agung secara umum, namun juga khususnya bagi PN Jakarta Selatan.
Laporan ini tentu masih jauh dari sempurna, namun kami berharap upaya kecil kami ini memiliki dampak terhadap proses perbaikan dalam keterbukaan informasi publik di Mahkamah Agung dan juga pengadilan – pengadilan di bawahnya.
Untuk laporannya silahkan unduh disini
